Bawaslu Belum Temukan Indikasi Pelanggaran Bansos, Kandidat Mulai Dipetakan

  • Whatsapp
I Wayan Wirka. Foto: gus hendra
I Wayan Wirka. Foto: gus hendra

DENPASAR – Peringatan Mendagri Tito Karnavian agar bantuan sosial (bansos) tidak dipakai memoles citra kepala daerah, khususnya yang akan kembali maju di Pilkada 2020, diatensi penuh Bawaslu Bali. Berbeda dengan daerah di luar Bali yang marak pelanggaran oleh petahana, di Bali situasinya sangat landai.

“Sejauh ini kami belum ada laporan dari Bawaslu kabupaten/kota mengenai indikasi pelanggaran oleh pejabat tertentu atau kepala daerah,” kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, Selasa (14/7/2020).

Bacaan Lainnya

Secara normatif, sebutnya, yang masuk kategori pelanggaran itu antara lain mencantumkan identitas diri kepala daerah di bansos yang dibagikan. Trik semacam ini dapat dikategorikan sebagai kampanya terselubung. Karena menggunakan anggaran daerah, sepatutnya yang ditempelkan adalah lambang pemerintah daerah, bukan personal kepala daerahnya.

Meski belakangan kepala daerah yang kembali maju ada membagikan bansos, terangnya, dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu belum ditemukan peristiwa yang masuk kategori melanggar. Selain itu juga belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu. Jika ada indikasi, sekecil apapun itu, dia menggaransi pasti akan dicatat dalam form pengawasan untuk dijadikan temuan.

Masifnya bantuan paket sembako di Karangasem misalnya, kata Wirka, menggunakan uang pribadi dari keluarga Bupati Karangasem. Hal seperti itu sah-sah saja dilakukan, dan justru bagus membantu masyarakat dalam kondisi terdampak pandemi Corona seperti sekarang. Yang dilarang adalah menggunakan anggaran daerah tapi diklaim bantuan pribadi. Dia pribadi menilai para paslon di Bali berpikir ulang jika ingin melanggar, di tengah ketatnya pengawasan yang dilakukan.

Baca juga :  Walikota Rai Mantra Kukuhkan 29 Anggota Paskibraka Denpasar

Apakah tidak ada laporan pelanggaran itu karena peristiwanya memang tidak ada, ataukah karena kecerdikan kontestan mengakali aturan? Disodori pertanyaan itu, Wirka tergelak. “Bisa diganti nggak pertanyaannya? Susah itu jawabnya, karena apapun jawabannya pasti nanti bisa jadi kontroversial,” kelit komisioner berpostur gempal itu sembari tertawa. “Yah kita lihat saja nanti pas kampanye, kalau sekarang belum tahu cerdik atau memang tidak ada pelanggaran,” sambungnya terkekeh. 

Karena masih tahapan pemutakhiran data pemilih, dia berkata pengawasan masih fokus kepada eksekusi tahapan itu oleh jajaran KPU. Pengawasan terhadap para kandidat baru akan dijalankan pada September nanti. Sekarang semua peristiwa di media termasuk media sosial belum masuk domain Bawaslu. Hanya, perkembangan tetap dicatat sebagai monitoring untuk antisipasi jika kelak misalnya peristiwa itu jadi persoalan.

Mengenai kerawanan, dia mendaku Bawaslu memetakan titik-titik tertentu yang dinilai rawan terjadi konflik ketika paslon sudah siap berlaga. Antara lain memetakan siapa calonnya dan apa latar belakangnya. “Misal calonnya itu mantan birokrat, pasti dia ada pengikut di birokrasi. Jangan sampai calon ini menarik-narik birokrasi untuk mendukung dia, karena itu mencederai prinsip keadilan dalam kontestasi,” sebutnya mengakhiri obrolan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.