DENPASAR – Gagasan KPU Bali untuk proses rekapitulasi hasil pemungutan suara secara elektronik atau E-Rekap, mendapat tanggapan positif dari Bappenas. Bentuk keseriusannya, Bali akan diusulkan ke KPU RI untuk dijadikan proyek percontohan di Indonesia. Hal itu mengemuka saat rapat koordinasi KPU Bali serta KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020 dengan perwakilan Bappenas, Senin (3/8/2020).
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai pertemuan mengatakan, Bappenas akan membawa usulan E-Rekap itu KPU RI. Menurutnya, E-Rekap itu kemungkinan akan dilakukan di tingkat kabupaten. Jadi, nanti semua data dalam bentuk kertas akan dikumpulkan dari TPS sampai ke kecamatan di kabupaten. “Nanti di kabupaten tinggal difoto dan dimasukkan ke sistem. Kita tidak perlu lagi corat-coret formulir di TPS, bisa lebih irit waktu, tenaga, dan biaya,” serunya.
Meski dilakukan secara elektronik, dia mendaku segala macam formulir tetap akan disimpan. Gunanya jika kelak ada pihak yang mempersoalkan soal validitas data, mereka bisa mencocokkan antara data di virtual dengan data di formulir yang ada. Hanya, jelasnya, gagasan itu paling cepat kemungkinan diterapkan saat Pilkada 2022 atau 2023. Sebab, infrastruktur pendukung harus disiapkan sejak awal.
“Misalnya internet, kita harus pastikan jaringannya bagus. Kalau nanti ketika unggah data jaringan lelet, ya sama saja. Kami harap nanti di seluruh bali bisa memakai E-Rekap, tidak hanya di Denpasar saja,” tegasnya.
Sementara saat pertemuan, Deputi Bidang Polhuhankam Bappenas, Slamet Soedarsoeno, memuji gagasan green election (pemilu hijau) yang digemakan Lidartawan. Dia juga menyambut baik ide untuk menyatukan data hasil coklit dengan data penduduk di Disdukcapil. Persoalan validitas data, sebutnya, kerapkali jadi masalah dan tantangan di Indonesia. “Misalnya untuk penyaluran bansos saat pandemi ini, akibat data tak sempurna jadinya alokasi bantuan kurang tepat,” sebutnya.
Menyinggung tingkat partisipasi masyarakat, dia menilai salah satu pemicunya adalah adanya transparansi bagus dari penyelenggara. Pun akuntabilitas untuk menjaga amanah. Suksesnya Pemilu 2019 dengan partisipasi masyarakat tinggi, sambungnya, diyakini karena ada keterbukaan untuk data.
Dalam sesi diskusi, sejumlah pertanyaan diutarakan para komisioner. Satu yang unik, tentang akronim Massker sebagai nama satu paslon di Pilkada Karangasem. KPU Karangasem khawatir jika mereka menyebut “masker” sebagai alat pelindung diri, nanti disalahtafsirkan sedang mengkampanyekan Massker dalam arti paslon Mas Sumatri-Sukerana. “Mohon kami diberi arahan bagaimana menyikapi itu agar tidak salah ke depan,” pinta I Gede Krisna Adi Widana, Ketua KPU Karangasem.
Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, minta Bappenas bantu memikirkan anggaran untuk gudang logistik pilkada. Alasannya, harga satuan sewa setahun yang disediakan negara jauh dari kata cukup. “Misalnya di Bali, tidak ada gudang sewanya 60 juta setahun, minimal itu 200 juta dengan waktu minimal tiga tahun. Ini mohon dipikirkan anggarannya ke depan,” pesannya. hen
