DENPASAR – Pemkot Denpasar terus berupaya meningkatkan peran mitra pemerintah melalui program revitalisasi kawasan Pantai Sanur bersama perbankan untuk membantu para UMKM yang telah mengalami dampak perekonomian akibat Covid-19 dan juga inflasi.
Melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) dari PT Bank BPD Bali bekerja sama dengan Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kota Denpasar berupa bantuan penyediaan sarana kios untuk dua desa adat yaitu Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran.
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Bank BPD Bali dengan Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran disaksikan oleh Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, di Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (6/10/2022).
Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada Bank BPD Bali atas partisipasinya membantu proses revitalisasi di kawasan Pantai Sanur. Menurutnya kondisi saat seperti sangat tepat untuk melakukan terobosan revitalisasi di kawasan Pantai Sanur.
“Jika nanti wisatawannya sudah ramai, maka mereka akan menikmati kawasan Pantai Sanur yang sangat eksotik. Dengan demikian secara otomatis dapat membangkitkan pelaku UMKM,” jelasnya.
Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan, sebelumnya pihaknya merasa kesulitan dana untuk pembangunan kios pedagang yang terkena proyek penataan Pantai Sanur. Dengan adanya bantuan dari Bank BPD Bali, tentu sangat membantu dalam pembangunan kios. Nantinya pedagang yang kiosnya terkena proyek bisa mendapatkan kios yang baru.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan, untuk revitalisasi kawasan Pantai Sanur, pemerintah wajib mendapat dukungan dari berbagai stakeholder. Untuk itu, Bank BPD Bali membantu melalui dana TJSL atau CSR.
Adapun jumlah kios yang dibantu: Desa Adat Sanur (pembangunan kios dan meja) sebanyak 22 unit dengan nilai bantuan Rp214.413.000. Sementara Desa Adat Intaran (pembangunan kios) sebanyak 38 unit dengan nilai bantuan Rp661.542.000, yang berlokasi Pantai Semawang Desa Adat Intaran. “Total biaya pembangunan kios dan meja Rp875.955.000,” ujarnya.
Menurut Sudharma, peran Bank BPD Bali sebagai mitra pemerintah juga melakukan kerja sama di bidang pelayanan perbankan digital dan penguatan kelembagaan UMKM dengan dua desa adat. Khususnya dengan hal-hal berkaitan dengan layanan QRIS, Sekolah Pedagang Pantai, peningkatan SDM UMKM kepada seluruh pedagang di Desa Adat Sanur dan Intaran.
Dengan kerja sama tersebut, ia berharap bisa mendukung program pemerintah karena Sanur merupakan kawasan wisata yang harus diperhatikan dengan bagus. “BPD Bali hadir membantu hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang berdagang disitu hingga situasi dan kondisi menjadi lebih baik,” ungkap Sudharma.
Dengan adanya revitalisasi itu, Bank BPD Bali mengajak pedagang untuk menggunakan teknologi digital karena sistem pembayaran ke depan tidak tunai lagi. Apalagi ke depan BI dan BPD Bali memiliki QRIS antar negara, sehingga wisatawan asing yang telah bekerja sama dengan Indonesia QRIS-nya akan bisa bertransaksi di Indonesia.
Begitu juga sebaliknya warga Indonesia bisa bertransaksi di negaranya. “Pedagang harus siap dengan hal itu. Sehingga kami akan melakukan sosialisasi kembali setelah tempatnya telah siap. Kami juga memberikan pendidikan cara transaksi yang sehat dan nyaman,” ucapnya. rap
