DENPASAR – Dari semua pemprov di Indonesia, Pemprov Bali menjadi yang tercepat merealisasikan atau menyerahkan bantuan keuangan parpol untuk tahun anggaran 2022. Nilai bantuan untuk tujuh parpol peraih kursi DPRD Bali dalam Pemilu 2019 itu sebesar Rp16,46 miliar.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kemendagri, selain Bali, belum ada pemprov lain mengonfirmasi telah mencairkan bantuan keuangan parpol,” sebut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera, Senin (9/5/2022) saat serah-terima secara simbolis bantuan keuangan parpol di Kantor Kesbangpol Bali.
Dia menguraikan, bantuan keuangan ditransfer ke rekening masing-masing parpol pada 28 April lalu. Ini berarti tahun ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada 2021 bantuan keuangan parpol dicairkan pada bulan Mei. Jumlah bantuan keuangan masing-masing parpol disesuaikan jumlah suara sah dikalikan dengan “harga” per suara Rp7.500.
Karena memiliki kursi terbesar, bantuan keuangan yang diterima PDIP mencapai Rp9,81 miliar, Partai Golkar (Rp2,38 miliar), Partai Demokrat (Rp1,3 miliar), dan Partai Gerindra (Rp1,23 miliar). Kemudian Partai NasDem (Rp950,35 juta), Partai Hanura (Rp439,51 juta), dan Partai Solidaritas Indonesia (Rp330,36 juta).
“Dengan peningkatan nilai per suara dari sebelumnya Rp5.000 pada 2021 dan tahun ini menjadi Rp7.500, kami harap dibarengi dengan makin banyak kegiatan parpol dapat bermanfaat bagi masyarakat,” pinta Mantera.
Terlebih lagi dalam tahapan menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dia berharap parpol dapat mengintensifkan pendidikan politik kepada generasi muda agar bisa berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024. Dia mengakui tidak memilih memang merupakan hak pemilih. Namun, dia mengingatkan jangan sampai golput memenangkan pemilu.
“Karena akan berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan stabilitas politik,” serunya didampingi Kepala Bidang Poldagri, Ida Bagus Yudi Dananjaya.
Mantera juga mengingatkan parpol dapat mengadministrasikan dengan baik bantuan keuangan dan digunakan sesuai Permendagri No. 36 Tahun 2018 dan Permendagri No. 78 Tahun 2020. Berdasarkan Permendagri itu, bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Bantuan itu juga dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik, sosialisasi, dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19.
IB Made Kresna Dhana dari DPD PDIP Bali menyampaikan terima kasih Kesbangpol Provinsi Bali yang mengawal proses pencairan bantuan keuangan parpol, sehingga menjadi yang tercepat. Dengan dukungan bantuan keuangan dari Pemprov Bali, maka banyak kegiatan parpol bisa dilaksanakan sampai tingkat ranting. “Ini prestasi bagi Bali. Kami berterima kasih atas kerja keras Kesbangpol, karena dana ini sangat penting bagi kami di partai politik,” sebutnya.
“Kami dan juga parpol lain tentu akan melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada para kader, juga masyarakat. Termasuk mendukung upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali,” janjinya.
Pandangan senada disampaikan Bendahara DPD Partai Golkar Bali, Komang Takuaki Banuartha. Dia juga mengapresiasi kerja keras Kesbangpol Bali, sehingga bantuan keuangan bisa disalurkan dengan cepat. “Partai politik tentunya menunggu dana ini. Apalagi persiapan menuju Pemilu 2024, sehingga semakin banyak kegiatan parpol yang bisa dilaksanakan dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat,” cetusnya dalam acara yang dihadiri sejumlah ketua dan pengurus parpol tersebut. hen
