Alasan Pemindahan Ibu Kota Dinilai Tak Jelas, Fraksi PKS DPR Tolak RUU IKN

  • Whatsapp
Suryadi Jaya Purnama. Foto: is

MATARAM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU-IKN). Ketegasan sikap F-PKS itu menyusul diserahkannya Surpres RUU IKN ke DPR RI oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional, Suharso Monoarfa, Rabu (29/9/2021).

F-PKS berpendapat masyarakat perlu tahu secara rinci alasan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Bacaan Lainnya


“Pantauan kami, hingga kini belum pernah ada penjelasan atau paparan rinci mengenai alasan serta konsekuensi berupa manfaat dan risiko pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Wajarlah jika kami menolak melanjutkan pembahasan RUU-IKN,” kata anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, dalam siaran tertulisnya, Jumat (1/10/2021).

Dalam RUU IKN, jelasnya, yang terdiri dari 34 pasal dan 9 bab itu berisi visi ibu kota negara, pengorganisasian, penggunaan, hingga pembiayaannya. Meski begitu, banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat hingga kini. Hal itu, terangnya, membuktikan persiapan pemerintah dalam menyusun Naskah Akademik dan RUU IKN tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

“Tidak adanya diskusi publik dalam penyusunan Naskah Akademik RUU IKN menyebabkan beberapa pakar mempertanyakan, dan menyampaikan pendapatnya, melalui berbagai media. Mereka berharap ada ruang untuk berdiskusi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara ini,” jelas politisi asal Pulau Lombok tersebut.

Baca juga :  Polda Bali Selidiki Brosur Ajakan "Penjarahan" dalam Unjuk Rasa

Surya menilai banyaknya pertanyaan yang muncul merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, pemindahan Ibu Kota Negara tentu bukan tanpa risiko, baik itu dari segi pembiayaan maupun dari sisi pemilihan lokasi yang belum tentu bebas bencana.

Terkait adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ucapnya, disebutkan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Intinya, masyarakat berhak memberi masukan baik tertulis dan/ataupun lisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Hal ini pun, lanjutnya, ditegaskan pula dalam lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait sistematika Naskah Akademik. Intinya, salah satu metode penyusunan Naskah Akademik adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka, dengan menelaah data sekunder yang dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

“Fraksi PKS menolak pembahasan RUU IKN karena proses penyusunannya tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat luas,” seru Suryadi.

Ketika pandemi masih belum usai, kata dia, sudah tentu perhatian masyarakat lebih tertuju kepada pemulihan ekonomi dan kesehatan. Seharusnya pemerintah membersamai masyarakat dalam penanganan pandemi ini. Jangan sampai kurangnya diskusi publik akibat masih berlangsungnya pandemi, kemudian menyebabkan Naskah Akademik dan RUU yang dibuat menjadi tidak berkualitas.

Baca juga :  Kejari Periksa Pejabat di Buleleng Terkait Dana PEN Pariwisata

Suryadi berkata bercermin dari pengalaman saat pembahasan UU Cipta Kerja, yang Naskah Akademiknya minim penjelasan dan tidak berkualitas. Selain itu, masyarakat luas tidak dilibatkan, serta pembahasannya dilakukan dengan sangat terburu-buru, sehingga banyak kesalahan di sana-sini.

“Ini akibatnya menimbulkan kontroversi dan bahkan langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi,” urainya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.