POSISI Partai Golkar dalam suksesi kepemimpinan nasional 2024 jadi bahan gunjingan belakangan. Ketua Umum sekaligus calon presiden (capres) yang diusung, Airlangga Hartarto, “nyelonong” menyuarakan menerima aspirasi dari para petani sawit di Kabupaten Siak, Riau agar Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan untuk tiga periode.
“Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai,” kata Menko Perekonomian itu dikutip dari cnnindonesia.com, Kamis (24/2/2022).
Melihat bagaimana kerja keras para kader Golkar sejak tahun 2021 guna mengerek citra positif sebagai capres, tentu pernyataan dan sikap Airlangga ini terasa “nyeleneh, ambigu, dan kurang merdeka”. Bermodalkan pengalaman dua kali di kabinet Presiden Jokowi, jelas dia cukup modal maju sebagai capres alternatif. Wacana Airlangga bernada setuju memperpanjang jabatan Presiden Jokowi menarik dikupas, karena sekurang-kurangnya ada tiga hal.
Pertama, dia resmi diusung partai menjadi capres, dan diklaim paling pas menggantikan Jokowi pada Pilpres 2024. Bertahannya perekonomian Indonesia dengan pelbagai kebijakan pemerintah yang diorkestrasi Airlangga akibat dampak pandemi, cukup seksi untuk dijual. Kedua, Airlangga nakhoda partai senior yang memiliki basis massa tradisional sangat besar di Indonesia. Ketiga, deklarasi pencalonan sebagai capres terjadi masif di seantero negeri.
Meski terselip anomali, melihat lini waktu, wacana Airlangga muncul setelah ada rilis hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan elektabilitas Golkar di posisi empat dengan hanya 8,6 persen, kalah oleh Demokrat yang naik pesat dari 5,4 persen menjadi 10,7 persen. Pada saat yang sama, elektabilitas Airlangga sebagai capres juga tenggelam di survei tersebut.
Selain tidak ada dalam 10 nama capres pilihan responden, keterpilihannya juga kalah oleh politisi junior, Agus Harimurti Yudhoyono, yang meraup 3,7 persen. Menimbang timing tadi, tidak sulit rasanya melihat sesungguhnya Airlangga sedang mengirim sinyal tertentu, terutama kepada kader Golkar, melalui wacana mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden.
Dengan memakai pendekatan analisis wacana kritis, pernyataan airlangga dapat dimaknai sekurangnya tiga hal. Pertama, Airlangga secara implisit mulai realistis dan mungkin berdamai dengan keadaan usai elektabilitas partai dan personal sulit meningkat signifikan. Memang, ada lembaga survei yang menempatkan dia dalam elektabilitas lumayan, tapi itu hasil survei tahun lalu.
Perlu diingat, hasil survei memberi efek psikologis positif ketika angkanya besar atau naik, begitu juga sebaliknya. Menurunnya elektabilitas jelas menyulitkan posisi tawar politik Airlangga dan Golkar, baik kepada calon sekutu atau seteru.
Kedua, karena skenario terbaik menjadikan Airlangga capres potensial mulai tersendat, opsi paling moderat adalah tetap menumpang kepada kekuasaan yang ada. Bahkan jika hasrat itu mesti diwujudkan dengan “mengalah”, mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Dengan strategi ini, Golkar mendapat bonus waktu tetap kebagian kekuasaan; dan boleh berharap tambahan insentif elektoral melalui kinerja Airlangga di kabinet.
Ketiga, strategi mendukung perpanjangan periode penguasa saat ini memang dapat diinterpretasikan Golkar “kalah sebelum berperang”, pun memberi kekuasaan besar kepada Presiden Jokowi. Namun, sesungguhnya, pada saat yang sama, melihat peta kekuatan di parlemen, Golkar juga membuat yang didukung jadi bergantung pada Golkar.
Jalan serupa pernah dilakukan Golkar ketika masa awal Orde Baru, dengan menyokong Soeharto sebagai Presiden pengganti Bung Karno. Seiring kian tersentralisasinya kekuasaan, lambat laun justru Soeharto yang menjadikan Golkar sekadar alat menunjang dan memperlama duduk di singgasana.
Menimbang antusiasme masyarakat mendukung sebagai capres, persoalan Airlangga dan Golkar adalah bagaimana menjelaskan perubahan radikal dari capres yang mengandaikan kontestasi pada Pilpres 2024, menjadi pengekor wacana Presiden tiga periode?
Di satu sisi, tidak ada jaminan sikap Airlangga akan diikuti seluruh kader, terutama yang lama mendamba Golkar kembali berkuasa di eksekutif serta legislatif. Apalagi deklarasi pencapresan kencang dilangsungkan banyak elemen masyarakat, pula gempita diamplifikasi ke media sosial.
Di sisi lain, Airlangga seperti sadar frontal melawan wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga sia-sia. Selain menakar konstelasi politik, sikap berbeda dengan Presiden hanya menjadi tiket gratis dia ditendang dari kabinet. Dus, kondisi Airlangga hari ini ibarat mendayung sampan di antara dua karang tajam; sama-sama berisiko tapi harus dilalui.
Bagi kalangan elite Golkar, perubahan sikap Airlangga mungkin tidak terlalu masalah. Apalagi jika benar Jokowi diperpanjang sampai 2027, berarti siapapun pengganti, termasuk Airlangga, tidak terlalu beban memperbaiki keadaan bangsa dalam pemulihan dampak Covid-19. Namun, menimbang data begitu terbukanya iklim demokrasi di Golkar, situasi ini rentan menjadi sandungan sekaligus pemantik terbentuknya faksi dan friksi internal.
Sampai kini Golkar belum resmi menyatakan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, atau menunda Pemilu sampai 2027. Yang tegas dan lugas baru PKB dan PAN, terlepas apakah dukungan itu murni loyalis, atau sekadar mengukur riak gelombang di samudera politik.
Tetapi, apapun yang dipilih dan dijalankan kelak, semoga Airlangga mempertimbangkan matang-matang demi partai dan, terutama, kemaslahatan publik. Apalagi jargon Golkar adalah “suara rakyat, suara Golkar”.
Jika ternyata perubahan sikap itu lebih kepada kepentingan diri dan kelompok, maka Airlangga menambah panjang daftar politisi yang dikategorikan mantan Presiden Prancis, Charles de Gaulle. “Politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya.” Gus Hendra
