Adhi Ardhana Nilai PKB Jadi Andalan Pendapatan Saat Pandemi

  • Whatsapp
AAN Adhi Ardhan. Foto: Ist
AAN Adhi Ardhan. Foto: Ist

DENPASAR – ­Kolapsnya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 menyebabkan keuangan daerah merosot tajam. Hanya, keadaan itu bisa diimbangi dengan kian gesitnya pemerintah mencari pendapatan dari sektor lain, salah satunya pajak kendaraan bermotor (PKB). “Melihat kondisi kita di Bali saat ini, saya rasa pajak kendaraan bisa dijadikan sandaran untuk pendapatan daerah. Sebab, pajak kendaraan kan tidak berhenti karena pandemi, beda dengan pajak hotel dan restoran misalnya,” ujar anggota Komisi II DPRD Bali, AAN Adhi Ardhana, usai kunjungan koordinasi bersama koleganya ke Bapenda Gianyar, Selasa (19/5/2020).

Lebih jauh disampaikan, hasil koordinasi ke Bapenda Gianyar, untuk kuartal pertama penerimaan PKB masih relatif signifikan. Hal itu terjadi karena status tanggap darurat pandemi belum dirilis pemerintah. Namun, memasuki kuartal kedua nilai pendapatan mulai terkoreksi karena sudah ada pembatasan sosial. Yang dimaksud yakni masyarakat tidak bebas seperti sebelumnya untuk membayar pajak kendaraan ke kantor pajak.

Bacaan Lainnya

Kondisi ini, sambungnya, seyogianya tidak dijadikan alasan petugas pajak untuk lesu mendulang target pendapatan. Kata dia, justru ini momentum bagus bagi Bapenda untuk mempermudah wajib pajak PKB menunaikan kewajiban tanpa khawatir soai distansi sosial. Misalnya dengan menyosialisasikan pembayaran lewat jasa perbankan. Apalagi cek fisik juga tidak perlu dilakukan, karena ada kebijakan tidak ada denda bagi yang terlambat bayar periode tertentu.

Baca juga :  Rakernas, Perbasi Targetkan Timnas Basket Tembus 8 Besar Asia

“Minimal pemda bisa mengingatkan jajaran PNS untuk tetap taat bayar pajak. Sebab, PNS kan masih tetap mendapat gaji, artinya mereka bisa menyisihkan untuk membayar pajak,” ulas politisi PDIP asal Denpasar tersebut.

Terkait potensi target pendapatan Pemprov Bali yang terkoreksi mencapai 75 persen, dia menilai bukan berarti pemerintah kabupaten/kota menjadikan itu sebagai sandaran berpikir dalam mengejar pendapatan. Untuk daerah Badung, Denpasar dan Tabanan yang memang bergantung dari pariwisata, urainya, koreksi pendapatan memang wajar. Tetapi, tegasnya, tidak semua kabupaten/kota mengandalkan pendapatan dari pariwisata.  

“Jangan semua ikut berpikir pendapatan akan turun 75 persen, salah cara berpikirnya itu. Bisa tetap dimaksimalkan target pendapatan sejauh struktur ekonominya bukan ditopang pariwisata, misalnya pertanian,” serunya.

Dia berpandangan, instansi terkait di Pemprov Bali dan kabupaten/kota sejak sekarang mesti menyiapkan strategi khusus untuk menjaga agar komoditas yang ada bisa disalurkan. Ke mana saja akan dipasarkan dan bagaimana mekanisme yang paling tepat, cetusnya, akan memperkecil peluang komoditas terbuang karena tidak terserap oleh pasar. “Dengan begitu, ketika situasi sudah kembali menjadi era normal baru, OPD tidak lagi meraba-raba mau ngapain. Bisa langsung tancap gas seperti apa yang diinginkan Pak Gubernur,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.