60 Persen Masyarakat Suka Uang, Bukan Program

  • Whatsapp
ANGGOTA DKPP, Alfitra Salamm (kiri), saat menjadi pembicara pada diskusi “Ngetren Media DKPP”. Foto: fahrul
ANGGOTA DKPP, Alfitra Salamm (kiri), saat menjadi pembicara pada diskusi “Ngetren Media DKPP”. Foto: fahrul


MATARAM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Dengan Media (Ngetren Media DKPP) pada Jumat (20/11/2020) malam lalu. Anggota DKPP, Alfitra Salamm, mengatakan ada sejumlah tantangan serius Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pilkada dianggap tidak menarik bagi masyarakat, karena umumnya masyarakat lebih fokus memikirkan kesehatan, pekerjaan atau sekolah melalui daring.

“Untung ada media yang membuat pilkada ini jadi menarik bagi masyarakat, kondisi saat ini sangat terbatas masyarakat bahas pilkada. Mereka lebih memperbincangkan suara ambulans yang lewat, atau korban Covid yang terpaksa dimakamkan tanpa diantar keluarga,” tuturnya.

Bacaan Lainnya

Sesungguhnya, kata dia, PKPU Nomor 13/2020 melarang pesta demokrasi dengan kerumunan, dangdutan, dan arak-arakan. Tantangan selanjutnya adalah pelaksanaan kampanye melalui media daring, karena hampir sebagian besar calon kepala daerah belum memanfaatkan demokrasi digital. “Saya kira prioritas utama bukan hanya pilkada yang demokratis, tapi juga sehat. Sehat pemilih, sehat penyelenggara, dan sehat media yang meliputnya,” jelasnya.

Tantangan ketiga, sebutnya, politik uang yang tidak hanya digunakan petahana, tapi oleh semua calon. Dia menyitir hasil survei yang menyebut 60 persen pemilih suka uang, sehingga tidak heran muncul istilah-istilah baru di luar “serangan fajar”. Dia juga menyayangkan para kandidat tidak maksimal memanfaatkan media sosial, padahal terbukti sangat efektif dalam Pilpres 2019.

Baca juga :  Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah 4 Orang, 4 Pasien juga Sembuh

“Saya melihat memang kandidat kurang kreatif memanfaatkan medsos, dari survei baru 2 persen dari 270 calon menggunakan medsos. Masyarakat tidak tertarik dengan pidato, masyarakat tertarik dengan TikTok ,” jelasnya.

Pilkada di tengah pandemi, ulasnya, lebih menguntungkan calon petahana. Sebab, mereka tidak perlu kampanye lagi karena lebih dikenal. Selain itu, birokrasi (ASN) dapat menjadi mesin politik petahana.

Terkait tugas dan wewenang DKPP, dia menjelaskan lembaganya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Yang diperiksa adalah perilaku pribadi dalam melayani peserta pilkada, termasuk profesionalitas. Menjaga integritas, dia mengimbau penyelenggara untuk tidak ngopi di tempat yang berpotensi mengundang kecurigaan masyarakat. Juga bijak bermedsos atau bahkan hati-hati dalam memilih warna pakaian yang melambangkan warna dari paslon atau partai tertentu.

Di akhir paparannya, Alfitra mendukung konsep ‘Kampung Sehat’ dan akan mengusulkan kepada Kemendagri  untuk bisa diterapkan di seluruh Indonesia. “Jika kampung sehat maka masyarakat akan sehat juga dan tentunya akan datang beramai-ramai tanggal 9 Desember 2020 ke TPS. Jadi, kampung sehat NTB harus bisa menjadi rujukan nasional,” tandasnya.

Narasumber lain dalam acara itu adalah Prof. Syarifuddin, anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat Provinsi NTB dan pemimpin redaksi Lombok Post, Jony Marthadinata. 031

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.