POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pembangunan di berbagai bidang banyak dilakukan di Pulau Nusa Penida, Klungkung dalam 10 tahun terakhir. Sayang, kebutuhan esensial yakni air bersih yang memadai belum semua warga bisa menikmati. Dari 16 desa, masih ada enam desa yang belum terlayani air bersih yang memadai. Kondisi itu diungkap Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, Jumat (26/1/2024).
“Data itu dari hasil kunjungan saya ke Nusa Penida Kamis (25/1/2024) dan Jumat (26/1/2024). Kondisi objektif Nusa Penida masih cukup memprihatinkan,” sebutnya. Enam desa yang dimaksud adalah Desa Suana, Pejukutan, Tanglad, Kutampi, Lembongan, dan Jungutbatu.
Dia menguraikan, di Nusa Penida sebenarnya ada potensi sumber mata air besar yang belum dimanfaatkan maksimal. Misalnya di sumber mata air Guyangan, ada potensi 180 liter/detik. Jika ini dimanfaatkan dengan teknologi yang efektif, dia menilai cukup untuk memenuhi kebutuhan 180 ribu penduduk.
Ada juga sumber mata air Segening dengan debit 170 liter/detik. Masih menurut Sugawa, bila ini dimanfaatkan dengan baik, akan mampu memenuhi kebutuhan pertanian dan peternakan masyarakat di Nusa Penida. Melihat kondisi yang ada, Sugawa menilai belum ada fokus yang diprioritaskan membangun masyarakat Nusa Penida.
“Ke depan, Nusa Penida harus dibangun dengan fokus. Pertama, atasi masalah ketersediaan air dengan memanfaatkan peran Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pusat. Kedua, diprioritaskan ketersediaan infrastruktur, terutama jalan dan sarana pelabuhan laut,” papar caleg DPR RI nomor urut 1 Partai Golkar ini.
Ketiga, sambungnya, perlu dukungan kepada sektor pertanian dan peternakan yang sinergis dengan pengembangan sektor pertanian. Masih banyak jalan desa yang rusak tanpa tersentuh perbaikan, belum berfungsinya pelabuhan di Pulau Ceningan karena pelbagai kebijakan. Padahal pelabuhan itu dibangun dengan investasi cukup besar. Para petani juga mengeluh terbatasnya pupuk bersubsidi, sehingga musim pemupukan tidak didukung ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai.
Dampak paling nyata dari tidak tersedianya air bersih di lima desa itu, ulasnya, adalah masyarakat harus membeli air bersih seharga Rp170 ribu per meter kubik. Bagi warga yang sudah terlayani PDAM cukup bayar Rp3.200 per meter kubik. Hal ini berdampak kesenjangan yang sangat luar biasa, dan menjadi beban masyarakat miskin.
Di sisi lain, ulasnya, pengembangan pariwisata yang cukup masif butuh ketersediaan air bersih memadai. Jika hendak mengembangkan sektor pertanian dan peternakan pun, tidak bisa lepas dari ketersediaan air.
“Sebagai pimpinan DPRD Bali dan Ketua Partai Golkar, kami berkomitmen membantu mengatasi persoalan-persoalan prinsip tersebut. Kami juga tempatkan kader berkualitas mewakili Golkar dari Nusa Penida di tingkat Provinsi Bali,” jamin politisi senior dari Buleleng itu. hen
