POSMERDEKA.COM, MATARAM – Rencana sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), menuai reaksi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 15 Mei mendatang di sejumlah titik di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, diharap berlangsung aman.
“Saya enggak ada komen khusus, karena soal pemekaran wilayah itu adalah keputusan nasional. Dan itu bukan keputusan kami di level provinsi,” ujar Iqbal saat ramah-tamah Gubernur dengan pimpinan media massa dan wartawan NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (7/5/2025).
Iqbal minta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menjaga kesehatan dan keamanan. Namun, soal kelanjutan PPS, dia tidak bersedia berkomentar lebih jauh. “Soal PPS itu ranah pusat. Yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan wilayah,” pesan politisi Gerindra tersebut.
Sebelumnya, sebanyak delapan anggota DPRD NTB dari Dapil Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa menyuarakan dukungan atas pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Para wakil rakyat itu menagih janji dua juru kampanye nasional, yakni Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum), saat kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 di Sumbawa.
“Terbentuknya PPS merupakan aspirasi rakyat, jadi bukan kaleng-kaleng. Kami tagih janji kampanye dua juru kampanye nasional itu untuk merealisasikannya,” tegas anggota DPRD NTB, Syamsul Fikri, di DPRD NTB, Senin (5/5/2025).
Syamsul Fikri menepis ada kekhawatiran pembentukan PPS ini akan melahirkan daerah miskin baru, dan menjadi pengurangan anggaran untuk aparatur, gedung, fasilitas dan sebagainya. “Itu yang dikhawatirkan pemerintah pusat. Tetapi ini dinafikan dengan dibentuknya PPS, karena banyak potensi terselubung di dalamnya jika PPS ini terbentuk,” klaim politisi Demokrat tersebut.
Dia menilai PPS memiliki potensi besar jika terbentuk mulai perikanan, ketahanan pangan yang luar biasa, sumber daya alam berupa tambang yang tersebar mulai dari Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu hingga Bima. Tambang dan smelter ada di Sumbawa Barat, tambang Blok Elang di Sumbawa, Dodo Rinti dan HUU di Bima dan Dompu itu belum disentuh. “Kalau ini bisa dikelola maka sangat besar bagi pendapatan dan masyarakat PPS,” sebutnya.
Anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra, Iwan Panjidinata, turut menyatakan pembentukan DOB PPS untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa. Dia dan koleganya dari Dapil KSB dan Sumbawa mendukung terbentuknya PPS. “PPS itu harga mati,” tegas Iwan Panji. rul
