GIANYAR – Pemkab Gianyar menguatkan komitmen mewujudkan Gianyar Kabupaten Layak Anak (KLA), dan mempersiapkan evaluasi KLA tahun 2023. Untuk mewujudkan itu, Selasa (31/1/2023) di Ruang Rapat Bappeda, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Gianyar, I Ketut Mudana; mengajak seluruh stakeholder, perangkat daerah, dunia usaha dan forum anak daerah ikut serta mendukung dan menjadikan Gianyar sebagai KLA.
Tahapannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. “Sejak 9 Agustus 2014, Pemkab Gianyar berkomitmen menjadikan Gianyar sebagai KLA. Dari berbagai tahapan, tahun 2017 Gianyar mengalami lompatan signifikan hingga meraih predikat Nindya. Namun, 2022 predikat tersebut turun ke Madya. Untuk itu kita patut meningkatkan komitmen bersama,” ajaknya.
Sesuai konvensi tentang hak-hak anak, baik negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua wajib memberi perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak. Tentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih dengan adanya Gugus Tugas KLA, akan dapat memantau tumbuh-kembang anak serta melindungi anak dari kekerasan.
“Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak harus bisa memantau tumbuh-kembang anak, serta memberi perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan diskriminasi melalui kegiatan di masing-masing instansi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Gianyar, Cok. Gede Bagus Lesmana Trisnu, membenarkan penurunan peringkat Gianyar dalam tangga menuju KLA dari Nindya ke Madya. Peringkat dimulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Gianyar sejak tahun 2017 menyandang predikat Nindya hingga tahun 2019.
“Namun, karena Covid-19, tahun 2020 tidak ada penilaian. Berikutnya tahun 2021 dan 2022 kita turun ke peringkat Madya. Ini artinya komitmen kita bersama menurun, maka perlu kita kuatkan kembali untuk menjadikan Gianyar sebagai KLA,” serunya.
Terkait menurunnya predikat KLA, Trisnu mengklaim dalam verifikasi terjadi misinformasi. Dia mendaku sebenarnya Gianyar hanya kurang lagi sembilan poin untuk tetap di Nindya. Penurunan nilai terjadi karena dalam verifikasi yang dilakukan secara daring, banyak OPD tidak tepat menjawab atau diam saat ditanya.
“Mungkin sinyal jaringan kurang bagus, padahal kita sudah berbuat. Untuk itu saya minta agar dalam verifikasi nanti, seluruh OPD dapat menjelaskan dengan baik apa yang dilakukan dalam mewujudkan KLA,” pesannya.
Kepala Bidang Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menambahkan, Gianyar harus meningkatkan komitmen untuk dapat kembali meraih predikat Nindya. Terlebih bisa ke Pratama atau KLA, karena dari nilai kelembagaan, Gianyar memiliki nilai tertinggi di Bali.
Tetapi, dilihat dari pengklasteran, klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, Gianyar menempati urutan ke-7. Klaster 2 terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Gianyar bertengger di posisi 3.
Klaster 3 yang menyangkut kesehatan dasar dan kesejahteraan, Gianyar berada di peringkat ke-7. Klaster 4 terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Gianyar berada di posisi ke-2. “Klaster 5 mengenai perlindungan khusus, Gianyar berada di urutan ke-4,” tandasnya. adi
