BANGLI – Pemkab Bangli memproses digitalisasi transaksi daerah dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui keputusan Bupati Nomor 188.05/325/2021. Demikian dipaparkan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta; dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kaban BKPAD Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, saat sosialisasi digitalisasi transaksi pembayaran dan cinta bangga paham rupiah dari Bank Indonesia, Minggu (15/5/2022) di Balai Serbaguna, Desa Adat Penglipuran.
Langkah nyata upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, sebutnya, diterapkan pada pembayaran sembilan jenis pajak yang dipungut di Bangli secara nontunai melalui Bank BPD, termasuk virtual account. Untuk pembayaran PBB diperluas menggunakan kanal Fintech (Gopay) dan Indomaret. “Bulan Februari 2022 lalu kami meluncurkan E-Ticketing kawasan wisata Kintamani yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan wisatawan, serta menciptakan pemungutan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Di bagian lain, dia menyambut baik komitmen Bank Indonesia mendorong perluasan penggunaan QRIS. Sebab, guna mendukung tata kelola keuangan inklusif dan perekonomian nasional, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam transaksi belanja dan pendapatan daerah. Juga pembayaran di masyarakat secara nontunai.
“Percepatan dan perluasan digitalisasi perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal,” terangnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, dalam sambutannya, menyebut tren digitalisasi tidak terlepas dari pengaruh pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Bali saat pandemi tahun 2020 mengalami penurunan dengan pertumbuhan -9,31 persen (yoy). Tahun 2021, walaupun mengalami perbaikan, tapi masih negatif yaitu sebesar -2,47 persen (yoy).
“Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Bali merupakan yang terendah dari 34 provinsi.Astungkara kondisi itu berangsur membaik, pemerintah secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya membangkitkan kembali perekonomian Bali,” sebutnya.
Upaya Bank Indonesia mendorong digitalisasi transaksi yakni memperkenalkan QRIS (QR Code Indonesia Indonesian Standard) yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019. QRIS kini menjadi opsi pembayaran nontunai berbasis digital yang paling diminati, yang ditunjukan dengan perkembangan jumlah merchant QRIS di Bali hingga saat ini tercatat total 444.451 atau tumbuh sebesar 121 persen (yoy).
“Namun, sampai saat ini Bangli baru menyumbang 1 persen dari total merchant yang ada di Bali, atau jumlahnya baru sekitar enam ribuan,” tandasnya. gia
