MATARAM – Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyebutkan prevalensi stunting rata-rata di NTB di angka 31,4 persen. Separuh wilayah NTB berstatus memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berharap angka prevalensi stunting di NTB pada 2024 mendatang bisa mencapai 17,98 persen.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Sitti Rohmi Djalilah, meminta BKKBN Perwakilan Provinsi NTB agar tetap menjaga sinergitas dan kolaborasi dengan para stakeholder terkait dalam mengatasi stunting di wilayah NTB.
“Di peringatan Hari Keluarga Nasional ini, kita harus bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan masalah stunting. Insya Allah, kalau kita duduk bersama. Apalagi Satgas stuntingnya berfungsi dan berdaya, maka angka stunting akan bisa kita monitor tiap bulan,” tegas Wagub saat memberi sambutan pada puncak peringatan Harganas di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Rabu (29/6/2022).
Inspektur Utama BKKBN, Ari Dwikora Tono, mengatakan NTB sendiri merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi secara nasional. ‘’Pemerintah di tahun 2024 menargetkan angka stunting bisa mencapai 14 persen dan NTB diharapkan bisa mencapai 17,98 persen,’’ ujarnya.
Ia menjelaskan, dari 10 kabupaten dan kota di NTB, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah penyumbang terbesar. Karena memiliki prevalensi stunting 37,6 persen. Kemudian, diikuti Lombok Utara, Lombok Tengah, Bima, dan Dompu dengan prevalensi stuntingnya di atas 30 persen.
Lima kabupaten dan kota yang berstatus dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diurut dari prevalensi tertinggi hingga terendah mencakup Sumbawa, Lombok Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Sumbawa Barat. Sementara Sumbawa dengan prevalensi terendah, yakni 29,7 persen.
Ari menegaskan, agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, pihaknya meminta komitmen Pemprov NTB di tahun 2024, tidak ada kabupaten dan kota di wilayah NTB yang masih prevalensi stunting di atas 30 persen.
Data SSGI 2021 menyebutkan prevalensi stunting rata-rata di NTB di angka 31,4 persen. Target di akhir 2022 adalah bisa mencapai 26,85 persen. Sedangkan di 2023 bisa menurun lagi menjadi 22,42 persen, sehingga di tahun 2024 bisa menuju angka prevalensi stunting di 17,98 persen. ‘’Jika hal ini tercapai, maka NTB bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam penurunan angka stunting nasional,’’ tegasnya.
Ari menjelaskan, stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Stunting ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya dan biasanya pendek, walaupun pendek belum tentu stunting serta gangguan kecerdasan.
Dengan ancaman kesehatan dan kecerdasan, maka generasi yang terkena stunting akan mengalami berbagai permasalahan dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin beragam ke depannya. Oleh sebab itu, persoalan stunting adalah persoalan bersama dan musuh bersama.
Terpisah, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Samaan, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai pelayanan untuk masyarakat dalam rangka menyambut hari puncak peringatan Harganas 2022. Salah satunya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya 1001 Hari Pertama Kehidupan dan pelayanan KB di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
‘’Mudah-mudahan dengan berbagai pelayanan kesehatan yang sudah kita lakukan, akan berdampak pada penurunan angka stunting di NTB,” kata Samaan. Peringatan Harganas ke-29 tahun 2022, mengangkat tema utama yaitu “Ayo Cegah Stunting, Agar Keluarga Bebas Stunting”. rul
