Oleh Made Nariana
(Ketua Umum KONI Badung)
SEPANJANG Sejarah ikut di organisasi olahraga puluhan tahun, baru kali ini saya mengamati Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Bali paling poduktif. Artinya pembahasan sangat runut, tanya jawab sangan positif, dan hasilnya disimpulkan denga baik. Sebelumnya (kalau saya tidak salah) – setiap rapat hanya dicatat-catat tanpa kesimpulan. Apalagi dibuatkan Surat Keputusan (SK) yang menjadi dokumen hasil rapat.
Dalam Rakerprov KONI Jumat, 15 Maret 2024, Sekretaris Umum KONI Bali Yamadiputra menyimpulkan hasilnya dengan sebuah SK. SK itulah yang akan dipakai patokan kerja pengurus tahun ini. Jika tidak, pengurus KONI pasti menyimpang dari keputusan bersama yang telah disepakati. Kalau saya tidak salah, ada tujuh SK dibuat; dari SK tata tertib sampai tempat penyelengaraan Pekan Olahraga Provinsi.
Dalam paparan Bidang Organisasi juga sangat rinci. Ada laporan dan catatan sejumlah Pengurus Provinsi Cabor yang hanya memiliki dua atau tiga Pengkab/Pengkot. Padahal persyaratannya harus memiliki minimal 5 Pengkab/Pengkot. Ada sejumlah cabor provinsi organisasinya bermasalah. Salahnya siapa?.
Saya mengusulkan Pengprov Cabor yang tidak mampu berkembang sesuai ketentuan (AD/ART) KONI, sebaiknya diberi peringatan keras. Jika perlu dibekukan sementara. Risikonya tidak dapat dana pembinaan dalam setahun.
Usulan ini tidak disimpulkan pimpinan sidang/pengurus KONI Bali, namun risikonya kelak, cabor yang tidak mampu berkembang di semua kabupaten/kota di Bali tidak akan dapat ikut Porprov Bali tahun 2025.
Jika cabor-cabor yang tidak mampu berkembang karena ketiadaan pengurus dan atlet, pasti merugikan Pengurus KONI Kabupaten/Kota yang mampu membentuk pemngurus Cabor itu. Kenapa? Sudah memberikan pembinaan, mencari dan membantu atlet – namun tidak dapat bertarung di Porprov. Hal ini merugikan/mengurangi medali yang harus dikoleksi KONI kabupaten/kota yang bersangkutan.
Salah siapa kalau sejumlah cabor tidak mampu berkembang di semua daerah Bali? KONI Gianyar memberikan jawaban, ada Pengprov Cabor sudah diberikan arahan, namun tidak ditindaklanjuti dengan baik. Akhirnya potensi cabor yang mesti berkembang di daerahnya tidak jalan-jalan. Ini hanya salah satu contoh saja.
Tertib organisasi di KONI harus jalan. Bahkan Ketua KONI Tabanan minta KONI Bali harus mulai berani tegas. Jika tidak berani bersikap, akan mubazir dalam pengembangan olahraga di Bali.
Ketua KONI Bali IGN. Oka Darmawan sendiri mengatakan, sebuah prestasi atlet dimulai dengan organisasi yang baik, tertib dan sesuai dengan aturan. Jangan hanya bersemangat membentuk, tetapi tidakl diurus dengan baik.
Kembali soal Keputusan Rakerprov KONI Bali, sudah ditata rapi melalui sejumlah SK. Sudah ada regulasi yang diputuskan, bagaimana masalah legalisasi menghadapi PON, melakukan Porprov Bali, soal aturan mutasi atlet dan bidang-bidang lain yang dianggap penting.
Perubahan memang yang paling kekal. Kalau memang kelak ada perubahan, tentu kembali dirunding dengan anggota sesuai ketentuan/aturan KONI. Jangan membiasakan diri, sebuah Keputusan bersama diingkari dan dimanipulasi dengan gaya otoriter. Bersatu bersama, demi Prestasi atlet Bali.
Jargon kami di Badung: “KONI Badung….Mantap Jiwa Juara”. Mengapa tidak diteruskan, “KONI Bali Mantap Jiwa Juara…..” Tepuk tangan…! (*)
