BULELENG – Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng menggelar rapat pada Kamis (17/11/2022) di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, membahas optimalisasi anggaran bersifat pemenuhan hak-hak dasar terhadap pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur.
Hadir dalam rapat itu, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana; Pimpinan dan para Anggota DPRD Buleleng yang tergabung dalam Banggar, Sekda Buleleng dan Asisten Setda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Buleleng, Supriatna, mengatakan, Pemerintah Daerah telah mengupayakan maksimal terhadap pelayanan hak-hak dasar masyarakat dengan pemenuhan target UHC sehingga lebih dari 95 persen masyarakat telah terlindungi jaminan kesehatan. Ini merupakan solusi dari penyediaan layanan kesehatan terutama yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini.
“Kalau terkait layanan ambulans jenazah bagi pasien miskin yang pemegang kartu KIS, di tahun 2023 ini Pemerintah Daerah dan DPRD akan segera mengambil langkah untuk menyiapkan anggaran untuk layanan ambulans jenazah gratis bagi masyarakat pemegang kartu KIS,” kata Supriatna.
Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, menjelaskan, sesuai komitmen bersama DPRD untuk merancang anggaran yang sehat, realistis, dan produktif dalam hal pembelanjaan APBD. Pada belanja hibah ke instansi vertikal perlu ada evaluasi, sehingga anggaran yang diperlukan menjadi efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat itu, APBD Buleleng Tahun Anggaran (TA) 2023 setelah Nota Pengantar Keuangan telah dirancang sebesar Rp2,18 triliun lebih dan ini mengalami penurunan Rp92,32 miliar lebih atau sekitar 4,06 persen. Terdiri dari PAD dalam RAPBD sebesar Rp500 miliar dan Pendapatan Transfer dalam RAPBD dirancang sebesar Rp1,68 triliun lebih.
Belanja Daerah dalam RAPBD 2023 dirancang sebesar Rp2,19 triliun lebih, dengan perbandingan komponen pendapatan dan belanja daerah, RAPBD TA 2023 dirancang mengalami defisit sebesar Rp12,63 miliar lebih yang akan ditutupi melalui Pembiayaan Daerah.
RAPBD TA 2023 tersebut akan segera dilakukan penyempurnaan dalam agenda rapat selanjutnya, sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBD dalam rapat berikutnya. rik
