DENPASAR – Polda Bali menjamin akan memberi tim penyidik yang akan bertugas dalam Sentra Gakkumdu Pemilu di Bawaslu Bali. Kesiapan tersebut disampaikan Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu, saat menerima audiensi pimpinan Bawaslu Bali yang dipimpin Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, Selasa (19/7/2022). Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Surawan, turut hadir mendampingi Kapolda.
Ariyani menyampaikan, tujuan audiensi ke Polda Bali untuk minta dukungan dalam pengawalan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Selain itu, dia juga menyampaikan lembaganya telah bersurat terkait permohonan personel dari Polda Bali yang akan dimasukkan ke dalam tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). “Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan, kami tentu sangat memerlukan dukungan dari Polda Bali,” sebutnya.
Mengamini permintaan Bawaslu, Kapolda mengaku akan menyiapkan personel yang akan ditempatkan ke dalam Sentra Gakkumdu. “Kami akan siapkan penyidik yang nantinya ditugaskan dalam Sentra Gakkumdu,” jawabanya.
Di kesempatan terpisah pada hari yang sama, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, bersama jajaran komisioner juga audiensi ke Kapolda Bali untuk koordinasi mengenai tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Salah satu yang dibahas adalah permintaan dukungan Polri, khususnya jajaran bhabinkamtibmas, agar mengetahui akan dilakukan tahapan verifikasi faktual dan administrasi parpol.
“Kami antisipasi jangan sampai nanti ada salah paham dengan petugas pantarlih kami yang bertugas di lapangan. Namanya verifikasi, kan datang ke rumah-rumah warga misalnya, jangan sampai disangka yang lain-lain,” kata Lidartawan usai pertemuan dengan Kapolda.
Selain itu, sambungnya, pendampingan oleh kepolisian perlu dilakukan ketika misalnya ada yang tidak terima KTP-nya dicomot untuk syarat parpol. Hal ini berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, yakni terjadi sejumlah orang keberatan KTP mereka dimasukkan dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol) untuk legalitas parpol. “Kan bisa saja ada yang marah-marah karena KTP-nya dicatut orang dimasukkan Sipol. Ini yang kami antisipasi, jangan sampai petugas kami jadi korban,” terangnya.
Tak hanya personel, Lidartawan berkata Kapolda juga menyiapkan dukungan bantuan untuk kelancaran distribusi logistik Pemilu dan Pilkada. Misalnya kapal transportasi umum di Klungkung ke Nusa Penida berangkat pagi, sedangkan logistik dikirim sore hari, Polair siap memfasilitasi untuk mengirimkan. Atau jika terjadi longsor di Terunyan, pengiriman logistik akan dibantu dengan kapal boat oleh Polri.
“Kami sudah minta rekan-rekan kabupaten/kota untuk memetakan titik-titik rawan saat pengiriman logistik, jadi bisa lebih awal diantisipasi,” lugasnya.
Lebih lanjut diuraikan, Polri juga akan dilibatkan saat tahapan pencetakan logistik pemilu. Sebab, saat ini untuk pembuatan logistik disesuaikan dengan tingkatan. KPU RI untuk logistik DPR RI, DPD RI dan Pilpres; KPU provinsi untuk pilkada gubernur; dan kabupaten/kota untuk pilkada bupati/wali kota. Hal ini berimplikasi terhadap pengamanan areal percetakan, pengiriman surat suara, dan sebagainya.
“Satu lagi saat seleksi penyelenggara, kami minta intelijen kepolisian ikut memantau jangan sampai ada penyelenggara pemilu terindikasi terpapar paham transnasional seperti radikalisme atau terorisme,” ungkapnya menandaskan. hen
