POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Menguatkan tata kelola LPD, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta keberlanjutan desa adat, Pemkab Gianyar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kabupaten Gianyar, Selasa (16/12/2025) di Balai Budaya Gianyar. Mewakili Bupati Gianyar, Sekda I Gusti Bagus Adi Widya Utama, saat membuka FGD tersebut, mengatakan, LPD merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian desa adat di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar.
“LPD tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan milik desa adat, juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya Bali,” terangnya.
Dia menguraikan, seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas, LPD dituntut untuk dikelola secara semakin profesional dan bertanggung jawab. Karena itu, dia mengimbau seluruh pengurus dan pengelola LPD agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pun menerapkan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten.
Menurutnya, FGD ini merupakan momentum strategis, untuk memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola LPD secara berkelanjutan. Melalui forum ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang terarah dan aplikatif, mencakup penguatan kelembagaan, pengelolaan risiko, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
“Saya berharap dari kegiatan ini akan lahir komitmen bersama, untuk terus mendorong pengelolaan LPD yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, sehingga LPD mampu tumbuh secara profesional tanpa meninggalkan jati diri dan kearifan lokal desa adat,” harapnya.
Lebih jauh disampaikan, Bupati Made Mahayastra ingin meningkatkan perekonomian di Gianyar, dan LPD menjadi salah satu pendukung kuatnya perekonomian di Gianyar. Pemkab Gianyar akan memberi opini terhadap LPD yang ada di Gianyar, melalui penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat dan konsultan publik. “Tujuannya bukan mencari kesalahan LPD tapi melakukan perbaikan dan pembenahan,” pungkasnya.
Inspektur Kabupaten Gianyar, Ni Putu Darmiyanti, menyampaikan, FGD ini sebagai wadah koordinasi dan penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan dalam penguatan tata kelola LPD. Tujuannya meningkatkan pemahaman pengurus dan pengelola LPD terhadap prinsip tata kelola transparansi dan akuntabel. Selain itu, mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan risiko, serta SDM LPD, dan memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan antar Pemkab Gianyar, desa adat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan LPD yang sehat dan berkelanjutan.
Panitia menghadirkan akademisi yang juga bergelut dengan LPD yakni Dr. Ir I Wayan Jondra, selaku akademisi di Politeknik Negeri Bali, Dr. Made Gde Subha Karma Resen, M.Kn selaku akademisi Ilmu Hukum Universitas Udayana, dan I Nyoman Arnaya, SE., MM selaku sosok yang pernah terlibat dalam pengelolaan LPD Provinsi Bali, dengan dipandu moderator Luh Putu Novyanti Ciptana Ika Putri. adi
