MATARAM – Pemprov dan 10 Pemda di NTB, harus mulai mempertimbangkan gagasan dalam mengembangkan food estate atau lumbung pangan dalam skala sangat besar di sektor perikanan, pertanian, dan peternakan.
Pandangan itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono, (HBK) pada wartawan di sela-sela perayaan hari ulang tahunnya ke-62 tahun di Kafe Nostalgic, Kota Mataram, Minggu (25/12/2022) malam.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu menegaskan, dengan potensi Provinsi NTB yang memiliki dua pulau, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa, seharusnya pengembangan sektor pertanian, perikanan hingga peternakan, harus menjadi sektor perioritas dalam menyejahterakan warga NTB.
‘’Kita enggak akan bisa makmur jika hanya mengandalkan dana APBD dan APBN. Jadi pembangunan menyejahterakan rakyat itu, perlu alternatif. Yakni, bagaimana sektor pertanian, perikanan hingga peternakan yang menjadi andalan NTB dikembalikan kejayaannya melalui sentuhan program teknologi melalui food estate,’’ tegas HBK.
Politisi yang kerap disapa Samurai Prabowo itu, mendaku, bahwa program menyejahterakan rakyat, harus dimulai dengan tidak saja membangun sebuah gedung mewah atau sebuah proyek infrastruktur fisik yang megah. Namun harus juga dibarengi dengan merawat hingga mengembangkan sebuah program yang sudah disusun dengan tidak melupakan akar masyarakat dua pulau di NTB, yakni Lombok dan Sumbawa.
‘’Provinsi NTB sudah dikenal dalam sejarahnya, adalah kaya akan potensi perikanan, pertanian hingga peternakan. Nah, pandangan saya, jadikan tiga sektor itu sebagai sektor andalan dan alternatif sebagai sumber pembiayaan lain. Pilihan pembangunan food estate ketiga sektor itu, wajib dilakukan jika ingin melihat petani, nelayan hingga peternak NTB bisa sejahtera dengan alamnya,’’ jelas HBK.
Bagi HBK, Pulau Lombok dikenal sebagai penyangga pangan nasional. Namun ia tidak melihat ada sentuhan program yang digariskan. Baik oleh Pemprov hingga Pemda kabupaten/kota untuk menyejahterakan rakyatnya.
Karena itu, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra itu, mencoba membuat terobosan setelah dilantik menjadi anggota DPR RI dari dapil Pulau Lombok. Yakni, dengan intens mengirimkan paket bantuan, berupa traktor, pompa air hingga bibit pada petani yang berada di lima wilayah di Pulau Lombok.
Hanya saja, kendati rajin memberikan bantuan alat hingga bibit pada petani dan nelayan hingga peternak. Namun HBK justru merasa bantuan itu bersifat sementara. ‘’Maka kenapa saya menggagas adanya proyek pembangunan Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bisa terwujud. Ini adalah cara agar pertanian di NTB bisa bangkit dan maju sesuai sejarah suksesnya pertanian di NTB,” ungkapnya.
”Ingat, kalau Dam Mujur yang kini tengah berproses di Kementerian PU dan Komisi 5 DPR RI bisa terwujud, maka ada 6 ribu hektare lebih yang bisa kita jadikan daerah aliran yang akan menyuplai sawah-sawah petani di Pulau Lombok, utamanya di wilayah Selatan. Bahkan, kawasan KEK Mandalika sebagai distinasi pariwisata dunia, juga akan terbantu akan adanya pasokan air baku dari Dam Mujur. Apalagi, petani kita akan bisa panen tiga kali setahun jika ini terwujud,’’ papar HBK.
Terkait masih adanya beberapa pihak yang menolak adanya pembangunan Dam Mujur itu. Menurut HBK, itu sah-sah saja mereka suarakan. Hanya saja, langkahnya yang terus aktif bergerak menyuarakan hingga mengawal ke pusat hal ini, tidak lain HBK berkeinginan mewariskan hal baik bagi anak cucu ke depannya. Yakni, kesejahteraan para petani dan kemakmuran bagi warga Pulau Lombok.
‘’Mereka yang nolak itu, adalah para pihak yang ingin mewariskan kemiskinan ke anak cucu mereka. Bayangkan, kalau ini terwujud (Dam Mujur), selain dari sisi produksi ketahanan pangan terjaga. Yang utama, harga tanah di sekitar Dan Mujur bakal meningkat signifikan. Inilah yang saya bilang warisan kesejahteraan itu,’’ ujar HBK lantang.
‘’Kita ini jangan berpikir satu atau dua tahun saja. Sebab, menggagas sebuah konsep pembangunan, harus berfikir 10-20 tahun kedepan. Yakni, warisan anak cucu kita harus bisa membuat mereka bahagia,’’ sambung dia.
Terkait, food estate perikanan, HBK mendaku, bahwa ia terpikir setelah bertemu dengan koleganya dari Korea dan Taiwan. Di mana, saat santap makan, koleganya itu menyebutkan bahwa ikan tuna yang disuguhkan itu, adalah berasal dari perairan Pulau Lombok dan NTB. Karena itu, ia menggagas perlunya adanya pembangunan food estate bidang perikanan di NTB. Terlebih, kawasan perairan NTB, masuk lintasan ikan tuna dunia.
‘’Kalau kita bisa hadirkan investor untuk masuk mengembangkan food estate perikanan, maka angka stunting bagi anak nelayan hingga kesejahteraan nelayan akan bisa terwujud. Inilah mimpi saya menghadirkan hal itu karena saya risau bahwa ikan tuna yang jumlahnya banyak di NTB, justru dikirim ke luar negeri tanpa ada pengolahan dan pabrik berupa food estate itu,’’ ungkap HBK.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa Pulau Sumbawa yang dikenal sebagai penghasil sapi berkualitas. Namun hingga kini, justru masih banyak peternak yang tidak bisa sejahtera. Padahal, luas areal wilayah Pulau Sumbawa dengan negara Ceko, sebagai penghasil sapi berkualitas dunia, justru lebih luas padang pengembalaanya.
‘’Kalau kita bisa tarik dan yakinkan investor di Ceko dan negara lainnya masuk ke Sumbawa, tentu itu akan menguntungkan peternak Sumbawa. Jadi food estate peternakan jika kita bangun di Sumbawa, itu akan bisa membuat pajak bagi daerah serta tenaga kerja akan bisa banyak terserap ke depannya. Maka tekad saya, adalah bagaimana sendi sekotor pertanian, perikanan dan peternakan itu kita harus perkuat dan bangun di NTB melalui food estate,’’ tandas HBK. rul
