BANGLI – Bawaslu Bangli menggandeng dan mendorong tampilnya kaum perempuan untuk memperkuat pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Agenda tersebut terlihat saat Bawaslu Bangli melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema “Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024” di Kintamani, Sabtu (19/11/2022) hingga Minggu (20/11/2022).
Anggota Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta, mengatakan, kaum perempuan menjadi salah perhatian Bawaslu, khususnya dalam hal peningkatan pemahaman politik. Pelibatan perempuan sebagai pengawas partisipatif, sebutnya, merupakan program nasional, sehingga Bawaslu Bangli wajib menjalankan. Dia berharap perempuan bisa terlibat secara aktif dalam pengawasan Pemilu.
Dia menguraikan, perempuan kerap dijadikan korban akibat ketidaktahuan mereka dalam upaya mencari keuntungan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. “Bergerak dari hal itulah kami menggandeng kaum perempuan guna memperkuat pengawasan Pemilu, sebagai upaya untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bali, Ngakan Made Giriyasa, berujar peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangat penting. Hal tersebut karena keterbatasan personil pengawas dibandingkan dengan luas wilayah yang diawasi, juga melihat dari kompleksitas persoalan Pemilu yang bisa terjadi.
“Beranjak dari itulah mengapa peran aktif masyarakat, untuk menjadi pengawas partisipatif secara sukarela, menjadi sangat penting dalam proses Pemilu,” terangnya.
Ketika melihat peran perempuan dalam Pemilu, dia mendaku melihat kekuatan perempuan adalah bercerita. Kata dia, perempuan cenderung lebih aktif bersosialisasi dengan perempuan lainnya. Karena itu, dengan menanamkan pemahaman kepemiluan kepada kaum perempuan, diharapkan dapat lebih cepat menyebarluaskan paham kepemiluan tersebut.
Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Engelbert Johannes Rohi, sebagai narasumber, mengutarakan, sasaran utama politik uang adalah kaum perempuan. Konsekuensinya, pemilih perempuan adalah kelompok yang paling rentan dan dirugikan akibat politik uang.
Kaum perempuan, sambungnya, sering dijadikan sebagai objek pemberian politik uang. Dia mencontohkan ketika ada pembagian sembako atau bahan dapur lainnya dengan maksud terselubung, kaum perempuanlah yang akan menjadi objek utama para oknum yang tidak bertanggung jawab. “Makanya timbul praktik politik uang,” lugasnya.
Dia mengimbau para perempuan mampu menolak politik uang dengan modus apa pun demi jalannya Pemilu yang bersih. “Jangan mau suara ibu-ibu dibeli oleh sejumlah uang yang tidak seberapa, karena suara kalian yang akan menentukan masa depan bangsa lima tahun ke depan,” ajaknya. gia
