Penyidikan Kasus Pembakaran Rumah di Julah Dihentikan, Lewat Keadilan Restoratif, 9 Tersangka Dibebaskan

KASIHUMAS Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya. Foto: ist
KASI Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya. Foto: ist

BULELENG – Penyidikan kasus perusakan dan pembakaran rumah milik keluarga Sahrudin (26) di lahan sengketa di wilayah Banjar Dinas Batu Gambir, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Buleleng, resmi dihentikan Polres Buleleng.

Penghentian penyidikan kasus ini melalui pola restorative justice atau keadilan restoratif antara korban dengan para pelaku. Dengan dihentikannya penyidikan kasus ini, maka sembilan orang krama Desa Adat Julah yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, kini dibebaskan.

Bacaan Lainnya

Penghentian penyidikan kasus dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polres Buleleng dengan dasar restorative justice.

Kasihumas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya, mengatakan, antara korban dan sembilan pelaku sudah sepakat menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah mufakat.

“Kasus sudah dihentikan, ada SP3. Sudah ada upaya penyelesaian musyawarah, dan ganti rugi diberikan pelaku kepada korban. Jadi, penyidik menghentikan kasus ini,” terang Sumarjaya, Senin (15/8/2022).

Menurutnya, sembilan tersangka yang sebelumnya sempat ditahan, dibebaskan pada 7 Juli lalu begitu dikeluarkannya SP3.

Mereka adalah Kelian Desa Adat Julah, Ketut Sidemen (68) Bendahara Desa Adat Julah, Ketut Sada (44) serta 7 krama Desa Adat Julah yakni I Ketut Suparta (33), Nyoman Karianga (77). Kemudian Wayan Putrayana (21), Wayan Sindiya (33), I Komang Suadnyana (43), Nyoman Sutirta (38) dan Wayan Jana (57).

Baca juga :  Abrasi Pantai Kuta Diduga Akibat Reklamasi Bandara

Lebih jauh diuraikan Sumarjaya, kasus ini memenuhi sejumlah persyaratan untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif. Alasan utama, dilakukan musyawarah mufakat dan ada ganti rugi kepada korban sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“Kasus ini sifatnya antara orang per orang, bukan kelompok, makanya situasi Desa Julah kondusif. Jadi (restorative justice) ini bisa dilakukan, dan melibatkan korban dengan pelaku, desa adat, pemerintah desa, serta dari tokoh masyarakat,” ungkapnya.

Meski demikian, Sumarjaya mempersilakan kuasa hukum korban yang berencana menggugat upaya penghentian penyidikan ini, dengan pertimbangan dinilai cacat yuridis dan dianggap tidak menerapkan asas keberimbangan. “Silakan saja, yang digugat SP3-nya. Penyelesaian penyidikan apakah sah atau tidak, silakan untuk kuasa hukumnya,” tantang Sumarjaya. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.