MANGUPURA – Menjadi salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu juga bertugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam aspek pengawasan. Sebab, demokrasi memberi hak semua warga negara berpartisipasi dalam urusan pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih saat pemilu. Hal tersebut mengemuka dalam sosialisasi peran pemuda lintas agama dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, yang diselenggarakan Bawaslu Bali di Hotel Jimbaran Bali Beach, Kamis (14/7/2022).
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani; didampingi dua anggota yakni I Wayan Widyardana Putra dan I Wayan Wirka. Turut hadir pemantau Pemilu, Ichal Supriadi, sebagai narasumber eksternal. Ariyani dalam sambutannya menyampaikan, pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat melakukan pengawasan dan mengawal proses demokrasi melalui pemilu dan pilkada.
“Sebagaimana esensi dari demokrasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan pemilu nanti merupakan amanah yang Undang-Undang berikan kepada kami,” kata Ariyani mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pada sesi selanjutnya, Ichal menyebut partisipasi masyarakat perlu lebih digiatkan lagi untuk menumbuhkan inovasi baru. Juga kesadaran masyarakat di perputaran tatanan kepemimpinan yang diperoleh melalui siklus pemilu lima tahunan.
Pernyataan Ichal tersebut menjadi pemantik diskusi hangat dari peserta sosialisasi, salah satunya Udin dari Pemuda Muhammadiyah. Dia menanyakan apa urgensi dari pengawasan partisipatif yang selama ini kencang digemakan Bawaslu ke semua lapisan masyarakat.
Menanggapi pertanyaan itu, Ichal menegaskan partisipasi publik sejatinya berguna untuk menguatkan pemerintah. Selain itu juga sebagai sarana untuk menyampaikan suara rakyat. “Alasan partisipasi masyarakat itu penting adalah untuk menguatkan pemerintahnya, jangan biarkan pemerintah memerintah sendiri, dan sebagai media juga untuk menyampaikan suara rakyat. Itulah landasan dari terciptanya partisipasi (dalam politik elektoral),” pungkas Ichal. hen
