KLUNGKUNG – Setelah proyek dek penahan tebing (DPT) dan penataan perbatasan Klungkung-Gianyar di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali dikritik Komisi II DPRD Klungkung, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, kembali meninjau proyek itu, Minggu (17/1/2021). Sebelumnya, legislatif menyoroti banyaknya paving blok yang lepas dan tidak adanya drainase di proyek tersebut.
Menurut Suwirta, proyek tersebut selama ini memang selalu menjadi perhatian publik penggarapannya. “Saya turun dan langsung menugaskan para rekanan agar segera mengganti apa yang masih kurang bagus dan kurang pas,” sebutnya didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Klungkung, I Made Jati Laksana.
Suwirta mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberi masukan sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Klungkung. Kepada rekanan dia juga minta agar lebih berhati-hati dalam bekerja, jangan hanya asal selesai, tapi benar-benar memperhatikan kualitas bahan yang akan digunakan. Misalnya jika warna bahannya kuning, harus disamakan warna kuning biar sama.
“Jangan sampai nanti warnanya kontras kelihatan,” harap Bupati Suwirta seraya mengintruksikan Kadis PU bisa lebih meningkatkan kehati-hatian dalam menerima hasil pekerjaan.
Made Jati Laksana menambahkan, lanjutan pembangunan penataan tebing tersebut menelan biaya sebesar Rp1,392 miliar dengan masa pemeliharaan sampai 22 Juni 2021. Dia mengaku akan mengikuti instruksi Bupati.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Wayan Misna, dalam kegiatan pengawasan di lapangan belum lama ini menyatakan, pengerjaan proyek penataan tebing rampung pada Desember 2020. Pembangunan meliputi pembuatan senderan tebing, relief khas wayang Kamasan, dan lainnya. Hasil proyek, kata dia, jauh dari harapan karena, kualitas bangunan kurang baik. Termasuk tidak adanya aksara Bali diminta segera dibuat.
Menurut anggota Komisi II DPRD Klungkung, Gde Artison Andarawata, masalah ini seharusnya tidak terjadi di lapangan. Sebab, saat rapat kerja dengan Kadis PU waktu lalu, Komisi II sudah menyampaikan jangan sampai fungsionalitas dikalahkan estetika atau hiasan. baw
