POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Setelah mendengar pandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022 tanggal 5 Juni lalu, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Rabu (7/6/2023) menyampaikan jawaban.
Mahayastra mengawali dengan menjawab pandangan umum Fraksi PDIP yang disampaikan Ni Nyoman Etty Yuliastuti, yang menyoroti beberapa hal. Yang menjadi catatan adalah terjadinya kesalahan penganggaran atas belanja barang dan jasa serta belanja modal, pembayaran atas belanja jasa ketersedian layanan infrastruktur transportasi, serta kekurangan volume pekerjaan gedung dan bangunan pekerjaan infrastruktur jalan.
Terkait hal tersebut, Mahayastra menyampaikan untuk ke depan dalam melakukan proses penganggaran maupun proses realisasi anggaran, akan lebih cermat. Pula melakukan evaluasi kepada seluruh OPD agar dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjawab pandangan umum Fraksi Golkar, Mahayastra menjelaskan rekrutmen guru PPPK pada tahun 2024 untuk dapat mengakomodir seluruh kekurangan pengajar di segala tingkatan. Mahayastra juga menyampaikan usulan PPPK jabatan fungsional guru tahun 2023 yang sudah diusulkan ke BKPSDM Gianyar sejumlah 789 formasi guru SD, dan 776 formasi guru SMP. Total usulan sebanyak 1.565 formasi jabatan fungsional guru.
“Berkenaan dengan guru di jenjang Taman Kanak-kanak untuk formasi PPPK, jabatan fungsional guru hanya diperuntukkan di satuan pendidikan negeri dan sudah mencukupi,” jelasnya.
Dari segi kesehatan, menjawab pandangan Fraksi Golkar terkait meningkatnya kasus gigitan anjing dalam kurun waktu sebulan mencapai ratusan orang di Gianyar, dia mendaku berbagai langkah strategis dilakukan.
Di antaranya menggunakan berbagai media informasi untuk mengedukasi masyarakat agar memelihara anjing secara baik dan benar. Misalnya bagaimana cara dikandangkan/diikat, diberi makan, dijaga kesehatannya, dan jika sampai tergigit hal apa yang harus dilakukan. Selain itu melakukan vaksinasi rabies secara rutin dan berkala.
Mahayastra selanjutnya menjawab Fraksi Demokrat berkenaan nasib para pegawai honorer, yang hingga kini belum jelas. Dia menyampaikan, jumlah pegawai honorer dan tenaga harian lepas di Gianyar mencapai 5.211 orang. Jika dipaksakan menaikkan gajinya, maka diperlukan anggaran mencapai Rp200 miliar lebih.
Di sisi lain kemampuan daerah belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Jika hal tersebut dipaksakan, sambungnya, konsekuensinya akan ada ribuan pegawai yang harus di-PHK. Maka untuk itu pilihan pemerintah daerah saat ini tetap mempertahankan jumlah pegawai THL.
Terakhir, Mahayastra juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Indonesia Raya atas segala apresiasi saran dan masukan yang telah disampaikan. “Atas apresiasi dari Fraksi Indonesia Raya kepada kami, di mana dalam situasi ekonomi yang belum normal kami masih mampu menjalankan janji politik secara berkesinambungan, meskipun masih ada kekurangannya, kami sampaikan terima kasih,” urainya.
Ketua DPC PDIP Gianyar itu juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setulus-tulusnya atas diterimanya Ranperda yang disampaikan guna mendapat pembahasan lebih lanjut. “Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat disetujui sebagai dasar untuk menetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya. adi
