Pelayanan Perizinan di Lobar Belum Efektif

  • Whatsapp
KETUA DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah. Foto: ade
KETUA DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah. Foto: ade

LOBAR – Pelayanan Perizinan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum efektif. Jargon pelayanan terpadu satu pintu belum terlaksana. Masyarakat yang akan mengurus perizinan harus mendatangi beberapa OPD terkait perizinan yang diurus. ‘’Saya melihat pelayanan perizinan belum satu pintu, tetapi satu pintu banyak jendela,’’ ujar Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah, Selasa (17/11/2020).

Menurut Nurhidayah, yang namanya perizinan satu pintu adalah pelayananan yang terintegrasi. Dimana semua OPD yang berurusan dengan perizinan, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUTR, Dikes dan yang lainnya menempatkan para personel mereka di Dinas Perizinan, bukan malah masyakarat yang harus keliling ke dinas terkait untuk mengurus perizinan yang mereka butuhkan. ‘’Beberapa OPD harusnya berkantor di Dinas Perizinan,’’ cetusnya.

Bacaan Lainnya

Untuk meningkatkan pelayanan di Dinas Perizinan, selaku pimpinan DPRD Lobar, kata Hj Dayah, akan meminta kepada Komisi 1 untuk melakukan sidak ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, untuk melihat langsung bagaimana pelayananan yang diberikan di kantor tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, kalau alasan tidak ada angggaran untuk pengadaan ruangan untuk OPD yang lainnya, pemberi pelayanan tidak perlu ada ruangan khusus. Cukup mereka (personel) di dalam satu ruangan dengan meja kerja yang berbeda-beda sesuai dengan dinas yang mereka tangani. ‘’Anggaran tidak jadi alasan,  kalau mau aset meubeler banyak yang tidak terpakai, itu juga bisa dimanfaatkan,’’’ ungkapnya.

Baca juga :  Satu Pasien Covid-19 di Badung Sembuh, Lima Orang Lainnya Dalam Perawatan

Dikonformasi terpisah, Kepala DPMP2TSP Lobar, H. Subandi, mengakui bahwa saat ini pelayananan satu pintu belum berjalan. Alasannya karena kurangnya pegawai di masing-masing OPD terkait yang harus menempatkan pegawai mereka di Dinas Perizinan. ‘’Memang belum, karena kekurangan personel di masing-masing OPD terkait,’’ ujarnya.

Padahal, kata dia, Bupati Lombok Barat sudah mengeluarkan SK untuk 12 pegawai di beberapa OPD untuk ditempatkan di Dinas Perizinan, namun SK ini belum bisa diberlakukan karena alasan kurangnya pegawai. ‘’SK yang sudah dikeluarkan Bupati, ompong jadinya, karena tidak bisa terlaksana,’’ sebutnya. 033

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.