Parta Sesalkan Polisi Tangkap Penjual Arak Saat Pandemi

  • Whatsapp
SIDANG tindak pidana ringan (tipiring) lima penjual arak di PN Gianyar, Rabu (18/11/2020). Foto: ist
SIDANG tindak pidana ringan (tipiring) lima penjual arak di PN Gianyar, Rabu (18/11/2020). Foto: ist

GIANYAR – Sidang tipiring lima penjual arak di PN Gianyar, Rabu (18/11/2020) lalu menguak fakta agak miris. Para terdakwa itu ditangkap polisi saat pandemi Covid-19 sedang melanda, padahal mereka terpaksa menjual arak demi menyambung hidup. Tindakan hukum represif semacam itu disesalkan anggota DPR RI asal Gianyar, I Nyoman Parta.

“Warga tersebut berusaha bangkit di tengah pandemi.  Saya berharap tidak ada lagi penangkapan warga di tengah pandemi karena jualan arak untuk dapat penghasilan demi menyambung hidup,” serunya, Kamis (19/11/2020). 

Bacaan Lainnya

Meski terdakwa menjual arak, Parta berkata salut dengan mereka. Di tengah kondisi pandemic, sebutnya, kelima terdakwa itu masih dapat berpikir mencari nafkah, dan tidak berdiam diri di rumah menunggu bantuan pemerintah. “Ini situasi sulit, kehilangan pekerjaan  dari sopir freelance, lalu bangkit jualan arak, saya malah salut. Daripada rakyat diam diri lalu stres,” lugasnya. 

Politisi PDIP tersebut menilai, kasus ini menunjukkan sindiran banyak orang bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Karena itu, dia berharap kepada Kapolda Bali yang baru agar memerintah jajaran tidak ada lagi menangkap rakyat yang jualan arak di tengah pandemi. Yang mereka lakukan hanya sekadar untuk bertahan hidup. “Ini agar hukum menghadirkan wajah kemanusiaan,” pintanya. 

Baca juga :  Kelurahan Sesetan Rutin Sosialisasi dan Pemantauan Protokol Kesehatan

Hakim Ketua sidang tipiring kasus arak itu, yang juga Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prasetyo, menyebutkan dalam Pergub Bali Nomor 1 tahun 2020 arak bali diakui sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali. Arak bali perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Untuk itu diberi kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola minuman arak bali itu. Dalam Pergub itu Gubernur melakukan pembinaan pengawasan melalui tim terpadu untuk berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota, kepolisian dan Bea Cukai terhadap penyelenggaraan tata kelola minuman arak,” ujar Wawan.

Menurutnya, perlu ada kesinambungan dan harmonisasi perda kabupaten/kota dengan Pergub Bali itu, agar ada sebuah asas penjenjangan norma. Asas hukum lex superior derogat legi inferiori, hukum yang keluar belakangan mengalahkan hukum yang lebih dahulu. “Itu artinya hukum yang di atas mengalahkan hukum yang di bawahnya, disebut juga sebagai asas penjenjangan norma,” terangnya. 

Dua asas hukum tersebut, sambungnya, dapat dipakai sebagai rujukan dalam kasus arak ini. Bagi dia, pertumbuhan ekonomi Bali yang minus 12 persen semestinya menjadi perhatian bersama. Pendek kata, akibat pandemi Covid-19 ini masyarakat memang benar-benar susah untuk bertahan hidup. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.