DENPASAR – Bencana banjir yang memporak-porandakan sejumlah lokasi di Bali, terutama di Kota Denpasar, Rabu (10/9/2025) lalu, memantik keprihatinan anggota DPRD Bali. Mitigasi banjir dinilai masih kurang, sehingga efek destruktifnya yang membuat malu Bali sebagai daerah pariwisata nyata terasa. Kelalaian pemerintah dan BMKG dinilai punya peran dalam bencana yang merenggut sejumlah nyawa tersebut.
Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Nyoman Suyasa, Kamis (11/9/2025) menyebut salah satu penyebab banjir adalah intensitas hujan yang sangat tinggi selama dua hari berturut-turut. Musabab lainnya adalah karena ada pendangkalan sungai-sungai besar. Dia berkata selama ini belum pernah melihat dilakukan pengerukan atau normalisasi sungai, terutama bagi sungai yang ada di tengah kota.
“Karena sungai mendangkal, penuh sedimentasi, makanya sungai tidak mampu menampung air hujan yang berlebihan. Tidak ada pendangkalan saja belum tentu tidak banjir, apalagi kalau banyak pendangkalan,” terang politisi Gerindra ini.
Sebagai mitigasi bencana serupa, dia mendorong Balai Wilayah Sungai (BWA) Bali-Penida dan dinas PUPR Provinsi Bali supaya menyediakan anggaran untuk pengerukan atau normalisasi sungai. Langkah ini dinilai sangat penting, karena penanganan banjir harus dari hulu sampai hilir. Pemberian bantuan kepada korban banjir dan perbaikan sarana pascabanjir juga penting.
“Tapi tidak kalah penting adalah menangani penyebab banjir itu. Salah satunya ya itu, pengerukan atau normalisasi sungai sebagai early warning detection (deteksi dini) untuk warga,” tandasnya.
Anggota Komisi 3, Kadek Setiawan, berujar, DPRD Bali agar sesegera mungkin mengundang atau memanggil untuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan BWS Bali-Penida, PUPR Provinsi Bali dan BPPD Bali. Tujuannya agar lembaga tersebut menjelaskan mengapa bisa terjadi banjir bandang seperti itu. Pengendalian ketinggian air sungai semestinya harus dijelaskan juga, berapa sebenarnya kemampuan pengendalian dapat dilakukan.
“Juga bagaimana rencana mencegah kegagalan pengendalian tersebut, seperti sistem buka-tutup pintu air yang terintegrasi disertai analisis yang tepat. Atau misalnya penambahan pompa lempar di hilir, dan seterusnya,” beber politisi PDIP tersebut.
Menurutnya, bencana banjir kemarin agak memalukan. Selain memperlihatkan bagaimana buruknya masalah sampah dan hujan, juga tata laksana pengendalian ketinggian air. Pertokoan, hotel, dan perumahan di Denpasar dan Badung diserbu banjir yang mengakibatkan kerugian besar. Sejumlah wisatawan asing juga mesti diselamatkan dengan perahu karet dari hotelnya. Dan, pemandangan itu tersebar ke seluruh dunia .
“Sesegera mungkin agar juga memanggil BMKG tentang mekanisme peringatan dini ke masyarakat. Sebab, sepertinya tidak ada pemberitahuan akan adanya hujan berat disertai petir, juga debit air yang tinggi yang berpotensi banjir,” sesalnya.
“BMKG lambat dan lalai mengadvokasi masyarakat terkait prediksi cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana ke depan,” tandasnya menyesalkan. hen
