POSMERDEKA.COM, MATARAM – Bawaslu NTB menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Kota Mataram pada Pilkada Serentak 2024. Dari 320.604 yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Mataram 2024, warga yang tidak menggunakan hak suaranya mencapai 113.000 lebih.
“Kami ingin mendapat penjelasan kenapa ada banyak sekali warga Mataram tidak menggunakan hak suaranya?” kata komisioner Bawaslu NTB, Hasan Basri, pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi untuk Pilgub NTB di Senggigi, Lombok Barat, Kamis (5/12/2024).
Hasan merasa perlu mempertanyakan hal itu usai KPU Kota Mataram membacakan D Hasil Pilgub NTB 2024. Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram ini menekankan, apakah rendahnya partisipasi tersebut disebabkan hal-hal tertentu yang bisa saja dikondisikan.
Dia juga mempertanyakan jumlah suara tidak sah yang mencapai 10 ribu lebih. Suara tidak sah karena salah coblos, dinilai patut dipertanyakan untuk warga Kota Mataram. “Ya, karena kita tahu ini warga kota. Bagaimana bisa jumlah suara tidak sahnya besar?” serunya.
Menjawab hal itu, Ketua KPU Kota Mataram, Edy Putrawan, menyebut partisipasi masyarakat Kota Mataram di Pilkada Serentak 2024 sebesar 64,4%. Jumlah tersebut menurun 2,8% dibanding Pilkada 2020 yang mencapai 67,2%. Hanya, dia mengaku penyebab turunnya partisipasi pemilih belum diketahui pasti. “Tentu ini menjadi evaluasi kita ke depan,” ucapnya.
Edy menguraikan, dari lima kecamatan di Kota Mataram, jumlah partisipasi terendah ada di Kecamatan Ampenan dengan 62%, disusul Kecamatan Mataram yang 63%.
Di kesempatan terpisah, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, juga turut menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di wilayahnya. Berdasarkan data Desk Pilkada Pemkot Mataram, partisipasi pemilih hanya 63,71%.
Dari 320.604 DPT, suara yang masuk ke Desk Pilkada Kota Mataram sebanyak 204.261 suara. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan Pilkada Kota Mataram 2020, yakni 198.257 suara atau 65,61% tingkat partisipasi.
Mohan menduga rasa jenuh di antara para pemilih, penyelenggara pemilu dan partai politik karena menjalani Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama. Dia menyayangkan hal itu terjadi, karena tentu mempengaruhi legitimasi pemerintahan.
“Namun, kami cukup memaklumi. Ini terjadi lantaran masyarakat jenuh akan peristiwa politik yang begitu intens,” duganya saat dihubungi, Kamis (5/12/2024).
Salah satu yang menjadi atensi rendahnya partisipasi pemilih ialah adanya pola yang berubah. Contohnya, penggabungan TPS dan kendala pendistribusian undangan memilih. Selain itu, banyaknya warga tidak menyalurkan hak suara alias golput, menunjukkan perlu upaya lebih keras dari penyelenggara pemilu dan pemerintah, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
Namun, dia bersyukur kondusivitas pada Pilkada 2024 tetap terjaga dan masyarakat menyalurkan hak pilih dengan baik. “Kami berterima kasih gelaran ini sudah selesai. Terkait kekurangan maupun kendala pada penyelenggaraannya, akan dievaluasi bersama. Yang jelas masyarakat sudah memberi hak konstitusi mereka, dan inilah hasilnya,” tandas Mohan. rul
