MATARAM – KPU NTB menggelar kegiatan Ngopi Senja “Diskusi Publik” terkait Peran Publik dan Pers dalam tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pemilu Serentak 2024, Selasa (1/11/2022) petang. Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU NTB, Agus Hilman; pengamat politik dari UIN Mataram, Ihsan Hamid; dan Ketua PWI NTB, Nasrudin Zain.
Ihsan Hamid mengatakan, penyebaran hoaks atau berita bohong melalui media sosial (medsos) masih akan masif terjadi pada Pemilu 2024. Meski pemerintah berupaya melawan hoaks, tapi ketiadaan regulasi yang mengatur mekanisme kampanye di medsos jadi pemicu hoaks gentayangan di medsos.
“Penilaian saya, karena yang didaftarkan adalah hanya akun media sosial para peserta Pemilu, ini jelas menjadi peluang munculnya hoaks. Apalagi media kita melalui para jurnalis juga tidak memiliki kelamin yang jelas. Makanya, ini harus menjadi catatan KPU NTB,” ungkap Ihsan.
Menurut dia, dengan masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari, maka KPU harus banyak menggandeng stakeholder dalam rangka pencerdasan politik. Dengan angka 30 persen pemilih adalah kalangan milenial, hal itu harus banyak dimanfaatkan para penyelenggara Pemilu untuk bisa menggarap mereka.
Dengan mengajak generasi milenial yang biasanya banyak bermain di kanal medsos, dia berpendapat respons mereka punya peran dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Pengungkapan kasus Ferdy Sambo, sambungnya, menjadi salah satu contoh peran warganet dalam mengawal kasus yang bikin geger Republik ini. Makanya aparat kepolisian mau tidak mau harus terbuka dalam mengungkap kasus yang menghebohkan tersebut.
“Potensi 30 persen pemilih milenial itu jangan diabaikan. Bila perlu mereka dilibatkan menjadi agen untuk perang melawan hoaks, tentunya dengan cara-cara kekinian yang berdasarkan selera mereka. Salah satunya di kanal Tik Tok maupun Facebook,” sarannya.
Selain itu, kesukaan pemilih milenial, misalnya pembuatan gim yang diselipkan pesan Pemilu, harus mulai dipikirkan KPU NTB. Terlebih Pemilu 2024 merupakan pemilu terbesar di dunia. Untuk itu, keterlibatan semua pihak menjadi penting dalam suksesnya gawe lima tahunan tersebut.
“Memang tidak ada hukum yang konkret bahwa orang enggak memilih dan tidak menggunakan hak pilihnya bisa dipidana. Tapi, jika ada sinergi dengan memasukkan konten yang kreatif, saya kira itu efektif untuk mengejar target partisipasi pemilih. Terutama bagaimana menekan hoaks itu,” lugasnya menandaskan.
Nasrudin Zain juga membenarkan bahwa hampir 60 persen kecenderungan anak muda itu adalah mencintai medsos. Hal ini lantaran, bagi mereka, aktualisasi jati diri ditunjukkan hanya dengan subjek medsos.
Menimbang fakta itu, bagi dia, selain menyiapkan konten kreatif, KPU NTB harus bisa melakukan kerjasama dengan Google. Ini penting agar penyebaran hoaks bisa dicegah secara masif. “Termasuk bagaimana melibatkan para jurnalis sebagai garda utama dalam melawan penyebaran hoaks,” ungkap Nasrudin.
Bagi komisioner Agus Hilman, semua masukan terkait upaya melawan hoaks dari para pengamat dan kalangan jurnalis itu menjadi atensi pihaknya untuk ditindaklanjuti. Apalagi saat ini dibutuhkan penyeimbangan konten positif dalam rangka menangkal hoaks.
Lebih jauh diutarakan, saat ini KPU NTB mulai masuk ke dalam kanal Tik Tok untuk menyampaikan pesan kepemiluan. Yang pasti literasi terkait kepemiluan menjadi konsen instansinya.
“Apalagi semua pegawai dan staf KPU NTB sudah berkomitmen akan menjadi agen di media sosial mereka, untuk memberi informasi yang menyejukkan dalam rangka mengimbangi informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya,” beber Hilman.
Dia menggaransi para jurnalis akan selalu dilibatkan dalam rangka menjadi agen untuk memberi pemahaman terkait informasi yang menyehatkan menyangkut kepemiluan.
“Yang pasti di semua tahapan KPU, kawan-kawan jurnalis akan kami libatkan. Nantinya informasi yang kawan buat di medianya masing-masing, wajib disebarkan seluruh jajaran KPU, baik staf hingga para komisionernya,” janji Hilman. rul
