MATARAM – Pemilu 2024 diprediksi makin ketat dan penuh kerumitan. Pada tanggal 14 Februari 2024, para pemilih akan memilih secara bersamaan antara Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), juga Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI.
Kemudian 27 November berlanjut ke Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak di seluruh Indonesia. Karena kompleksitas pemilihan itu, pembuatan strategi kampanye bergeser dari pendekatan berbasis massa menjadi personal.
“Agar pesan di masa kampanye ini sampai ke masyarakat, maka para calon legislatif (caleg) dari DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota hingga calon DPD RI harus mulai memanfaatkan dan mengolah data secara masif melalui media sosial,” urai Founder Political Coach Politician Academy, Bonggas Chandra, saat menyampaikan materi pada diskusi publik, masalah dan tantangan Pileg dan Pilkada Serentak 2024 di Kota Mataram, Selasa (7/3/2023) petang.
Dia menguraikan, ada pergeseran metode kampanye para caleg dan calon kepala daerah dengan memanfaatkan kanal media sosial. Ini dilakukan secara terarah dan efektif, yang tentunya pesan kampanye ke pemilih terkait personal branding yang dimiliki akan bisa tersampaikan.
Apalagi jumlah pengguna media sosial, terutama kalangan milenial dan Generasi Z yang memiliki hak pilih pada tanggal 14 Februari, relatif cukup besar. Proporsinya di atas 20 persen. “Kalau para caleg dan calon kepala daerah mulai membranding diri dengan metode kampanye di medsos, maka penyampaian pesan kampanye ke pemilih diyakini lebih personal, terarah, kreatif, dan efektif,” lugasnya.
Merujuk hasil Pemilu 2019 lalu, paparnya, tingkat keberhasilan petahana di DPRD Provinsi NTB fluktuasinya sangat kecil. Sebab, dari 65 kursi DPRD NTB, justru hanya sekitar 20 petahana yang lolos, atau setara dengan 30,77 persen dari total alokasi jumlah kursi. Sementara jika merujuk parpol pemenang pemilu untuk tingkat kabupaten/kota, Partai Gerindra dan Golkar menang di tiga wilayah, dan PDIP menang di dua wilayah.
“Dari data itu, peluang penantang sebenarnya cukup besar. Faktor ketokohan sangat linier dengan prevalensi partai politik. Apalagi di NTB unik, karena sejak ada penjabat bupati atau wali kota, justru kekuatan calon petahana di Pilkada meredup dan enggak sekuat dulu sebelum ada Pj,” beber Bonggas.
Menimbang realita itu, dia menyebut data pemilu sebelumnya harus banyak dianalisis dengan detail. Mulai jumlah DPT, suara sah, suara caleg hingga suara golput harus lebih banyak diperhatikan. Selain penyusunan strategi kampanye yang tepat, basis keuangan juga harus punya. “Tapi bukan untuk politik uang melainkan untuk biaya politik, itu harus dipersiapkan mulai sekarang,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, menambahkan, untuk mulai penyegaran dalam penyelenggaraan badan adhoc, pihaknya mulai menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Hal ini agar para mahasiswa dapat menjadi petugas di TPS saat Pemilu 2024.
“Dengan banyak mahasiswa menjadi KPPS, maka ada spirit dan energi baru di tubuh petugas adhoc. Supaya enggak ada lagi petugas TPS yang sakit-sakitan saat pemilu, itu bisa mulai dieliminir,” jelasnya.
Suhardi membeberkan, saat ini jumlah penduduk yang berusia milenial dalam Pemilu 2024 mencapai 58 juta jiwa, atau setara dengan 21 persen jumlah pemilih. Sementara untuk pemilih Generasi Z angkanya mencapai sekitar 74 juta atau setara dengan 27 persen. “Karena eranya bermain media sosial, makanya kami selaku penyelenggara pemilu juga bermain di kanal platform Tiktok hingga Instagram,” katanya menguraikan.
Kepada para caleg dan calon kepala daerah didorong lebih banyak bermain di platform media sosial. Sebab, anak-anak muda dan masyarakat banyak memegang ponsel. “Kami akan memanfaatkan semua kanal media sosial untuk dikelola dengan baik. Ini upaya kami mencegah politik identitas, berita hoaks dan SARA agar bisa kita hindarkan di Pemilu 2024,” sebutnya memungkasi. rul
