POSMERDEKA.COM, DENPASAR – KPU Bali berencana merancang debat kandidat untuk Pilkada Serentak 2024 sesuai kearifan lokal Bali. Debat didesain duduk bersila seperti biasa dilakukan saat sangkep (rapat) di balai banjar, dan tidak ada “tim hore” alias suporter. “Hanya boleh ada tim IT untuk misalnya memberi gambaran apa program yang akan dijalankan nanti,” terang Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan; saat acara Riung Media Jurnalis Pemilu, Kamis (18/7/2024).
Rancangan debat tanpa massa pendukung, jelasnya, supaya mereka tidak mengganggu kenyamanan orang diskusi. Ide itu lahir dari melihat kearifan lokal di banjar, atau mengonsepkan suasana Bali. Peserta juga mengenakan busana adat Bali, untuk menghindarkan kesan keras.
“Tentu nanti tidak ada gebrak-gebrak meja atau tunjuk-tunjuk seperti kalau debat kandidat di Amerika misalnya. Sebab, budaya kita beda dengan negara lain yang lebih maju (iklim demokrasinya),” paparnya didampingi komisioner Luh Putu Widyastini dan AA Raka Nakula.
Sebagai bagian dari menjaga debat berjalan adil, Lidartawan menyebut akan memeriksa rekam jejak akademisi di kampus yang jadi calon panelis debat. Dia tidak mau ada calon panelis yang pernah jadi tenaga ahli salah satu calon misalnya, yang berisiko membocorkan soal. Jangan sampai setelah debat ada tuduhan bahwa panelis itu “orangnya calon”.
“Atau ketika calonnya pintar menjawab, nanti bisa KPU dituduh membocorkan soal,” tegasnya.
Mengenai tahapan coklit data pemilih yang dijalankan jajaran Pantarlih, dia berujar untuk seluruh Bali 100 persen tercoklit meski batas akhirnya tanggal 24 Juli. Meski begitu, KPU tetap menghimpun data dan temuan di lapangan terkait coklit. Sejauh ini dari pemetaan data pemilih, di Bali ada 6.783 TPS. Hanya, jumlahnya bisa bertambah bila di TPS yang kemarin ditemukan ada pemilih belum didaftarkan, dan lebih dari 600 pemilih di satu TPS.
“Kalau ada kondisi itu, kami akan geser pemilih ke TPS terdekat. Jika di TPS terdekat penuh, bisa saja ada TPS baru,” urainya.
Menjawab potensi kampanye para calon agar tidak fokus ke gimmick atau bansos, dia bilang KPU tidak bisa menentukan. Lidartawan minta media untuk aktif mengundang para bakal calon untuk menjabarkan apa program mereka. Dia juga minta kepada LSM dan akademisi lebih aktif mengorek visi bakal calon yang akan maju ke Pilkada. Jadi, mereka tidak hanya sekadar nampang lewat baliho yang berjejal di jalan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok.
“Kami juga akan menyusun model dan timing debat supaya tidak benturan, jadi supaya ditonton semua di Bali. Misalnya debat di Bangli bisa dibandingkan dengan di Karangasem, rakyat bisa melihat mana lebih dan kurangnya,” katanya.
Disinggung upaya menjamin jajaran penyelenggara adhoc bekerja sesuai regulasi, Lidartawan menyatakan tidak akan menggunakan lagi semua tenaga penyelenggara di TPS yang bermasalah saat Pemilu 2024 lalu. Salah satunya adalah di TPS di Desa Lokapaksa, Buleleng yang rekapitulasi calon untuk Pileg ada masalah. Apa yang tertulis di plano, ternyata berbeda dengan kenyataan di surat suara.
“Saya ada di situ, jumlah surat suara (yang dicoblos) lebih banyak dari jumlah orang yang memilih. Di TPS itu tidak boleh orang-orang itu jadi adhoc, kami akan evaluasi, saya pastikan yang aneh-aneh diganti. Nanti khusus Lokapaksa kami akan hitung ulang surat suara (yang dicoblos),” ancamnya. hen
