MANGUPURA – Data penduduk yang belum valid berimbas terhadap data pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2022. Mencegah ada perbedaan data penduduk itu, KPU Bali minta data penduduk di semua kabupaten/kota yang masih amburadul segera dirapikan.
“Jika ada data yang masih abu-abu akan berpengaruh ke dapil di kabupaten/kota, selain juga mempengaruhi kuota kursi di DPRD,” lugas Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai audiensi bersama KPU Badung dengan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Kamis (2/6/2022).
Lidartawan berujar, dia terus mengingatkan jajaran KPU kabupaten/kota untuk kerja bersama stakeholder saat proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Baik dengan Bawaslu, Disdukcapil, juga partai politik. Dia juga minta kepada Gubernur dan DPRD Bali agar PDPB bisa berhenti pada saatnya, jadi tidak perlu lagi ada revisi data.
“Kalau kita bekerja bersama-sama, data yang kita peroleh untuk DPS bisa mendekati sempurna. Ketika ada meninggal, agar ditangani segera oleh Disdukcapil dengan membuatkan akta kematian, jangan tunggu terus warganya melapor. Kita bersama lebih proaktif, dan lebih baik dikerjakan dari sekarang,” tegasnya didampingi komisioner Gede John Darmawan.
Lebih jauh disampaikan, dia mengajak pimpinan parpol di Bali menugaskan kader untuk ikut PDPB bersama KPU. Tujuannya agar tidak ada yang mempersoalkan data pemilih sebagai alasan saat kalah, karena DPT yang dihasilkan merupakan kerja bersama, tidak semata-mata KPU. Setelah jadi, semua pihak berkepentingan bisa deklarasi bersama bahwa itulah data terbaik karena dibuat secara “gotong royong”.
Menurut Lidartawan, dia tidak ingin ada DPT “berjilid-jilid” seperti sebelumnya gegara ada revisi dan koreksi. Kondisi itu jelas mempengaruhi logistik surat suara, TPS, dan perangkat pemilihan. Hal ini diminta jadi perhatian bersama, agar PDPB yang berjalan saat ini bisa terang benderang, baik masalah dan hasil akhirnya.
“Jangan DP4 ada yang muncul lagi meski orangnya sudah meninggal. Kalau begitu KPU dapat cibiran publik karena ada ‘mayat’ yang hidup terus,” serunya.
Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, di kesempatan terpisah, memaparkan audiensi ke Bupati sebagai bagian safari awal KPU Bali. Juga untuk validasi data pemilih, karena KPU Bali mendapat DP4 bulan Mei yang ternyata ada temuan 5.000-an data NIK ganda. Angka tersebut akumulasi untuk seluruh kabupaten/kota di Bali, dan khusus Badung ada 2.637 NIK ganda.
“Data Badung paling besar gandanya, itu disampaikan ke Bupati. Pak Bupati minta Disdukcapil dan Kesbangpol untuk serius mengawal proses validasi data pemilih dan kependudukan menyambut Pemilu 2024,” terang Kayun, sapaan akrabnya.
Kayun menambahkan, KPU Bali juga menekankan validasi data dan apa yang dilakukan dengan mencoret 41.000 lebih pemilih. Disdukcapil Badung kemudian menjelaskan, berdasar temuan KPU itu, lalu menurunkan tim untuk cek kebenaran beberapa tempat yang tidak ada penduduknya akibat sudah beralih fungsi. Misalnya di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban. Temuan Disdukcapil sendiri, ada 41.000 data yang tidak memenuhi syarat oleh KPU, dan 24.000 di antaranya termasuk “data sampah” karena dipastikan orangnya tidak ada di Badung.
Didesak wacana penambahan kursi di DPRD Badung dengan data sebelumnya jumlah penduduk di atas 500 ribu terancam batal, Kayun menjawab diplomatis. “Yang penentu akhir data kependudukan itu dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, bukan KPU. Kalau Kemendagri menyatakan di atas 500 ribu, ya berarti kursinya naik jadi 45. Kalau kurang dari 500 ribu, berarti tetap 40,” sahutnya kalem. hen
