MATARAM – Anggota MPR RI dari Fraksi PDIP, Rachmat Hidayat, menggaransi partainya berupaya konsisten mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Untuk itu, dia minta pengurus PDIP di NTB tidak henti mengobarkan semangat Pancasila dalam kehidupan nyata dan keseharian melalui sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
“Tafsir kita sudah jelas sesuai yang diungkapkan Bung Karno, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berketuhanan, kemanusiaan, demokrasi kemufakatan, keadilan. Itulah semangat membumikan dan mengobarkan Pancasila,” seru Rachmat saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di DPD PDIP NTB di Mataram, Rabu (9/11/2022).
Menurut Rachmat, ajaran dalam Pancasila bukan sekadar mewujudkan perdamaian di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena itu, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang Pancasilais, semua kader PDIP harus memisahkan antara politik dan agama.
Sebab, perikemanusiaan dalam kerangka Pancasila digali dari bumi Indonesia. Bahkan, ketuhanan, yang mengatur kehidupan agama di Indonesia juga tumbuh subur, dan harus dihormati hak para pemeluknya.
“Pancasila itu hanya ada di bumi Indonesia, makanya kenapa NKRI harga mati dan Pancasila juga harga mati. Ini karena semua nilai kehidupan bernegara dan berkehidupan sudah diatur detail dalam Pancasila. Jadi aneh jika politik itu harus dicampur dengan agama,” papar Ketua DPD PDIP NTB itu.
Jika ingin menjadi bangsa yang besar, sambungnya, semangat Pancasila harus terus dikobarkan. Kader PDIP di NTB wajib dan harus membumikan semangat Pancasila jika ingin menjadi partai pemenang Pemilu 2024.
Pun tidak henti melawan siapapun yang hendak membelokkan Pancasila. “Tugas kader partai harus dan wajib melawan oknum yang hendak merongrong Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,” pesannya.
Pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Budi Luhur Jakarta, Dr. Hakam Ali Niazi, sebagai moderator sekaligus pemateri, menambahkan, tugas para kader PDIP di semua wilayah NTB harus membumikan Pancasila. Jika program membumikan Pancasila bisa terus dilakukan, terutama oleh para calon legislatif (caleg), maka target hattrick kemenangan pada Pemilu 2024 dapat terwujud.
Adanya sejumlah lembaga survei yang menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu harus diwujudkan dengan kerja nyata, yakni harus terus bekerja dan bekerja bersama rakyat. Terutama bagaimana ajaran Bung Karno menyangkut Pancasila bisa bergelora ke tempat tinggal masing-masing.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo, menimpali, UUD 1945 yang empat kali diamandemen dinilai tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebab, ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat dalam konstitusi tersebut.
“Kondisi ini menjadi pemicu negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, tapi mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama,” tegasnya.
Dia mencontohkan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, lalu pada ayat 2 kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Namun berdasarkan sistem demokrasi hasil amandemen, kekuasaan eksekutif dan legislatif menunjukkan representasi kekuasaan rakyat berhenti di Presiden, DPR dan DPD.
Jika sebelum amandemen MPR adalah representasi kekuasaan dan kedaulatan, dengan hasil amandemen UUD, maka tugas MPR praktis hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden saja.
“Struktur kekuasaan negara yang ada saat ini, MPR itu ibarat macan ompong. Setelah tugasnya melantik, kemudian tidur selama lima tahun. Ini karena posisinya MPR setara dengan lembaga tinggi lainnya,” selorohnya.
PDIP sebagai partai anak ideologis Bung Karno diharap bisa mengembalikan UUD 1945 ke posisi awalnya. “Semoga target PDIP memenangi Pemilu 2024 dapat terwujud. Dengan begitu pengembalian UUD 1945 yang murni dan konsisten sesuai yang dibuat para pendahulu bangsa dapat terwujud,” sebutnya mengingatkan. rul
