Kejari Klungkung Siap Pendampingan Hukum ke Pemkab

  • Whatsapp
BUPATI Suwirta (baju batik) perlihatkan Nota Kesepahaman Pemkab Klungkung dengan Kejaksaan Negeri Klungkung di kantor Bupati Klungkung, Selasa (16/2/2021). foto: ist

KLUNGKUNG – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menandatangani nota kesepahaman antara Pemkab Klungkung dengan Kejaksaan Negeri Klungkung terkait hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara, di kantor Bupati Klungkung, Bali, Selasa (16/2/2021).

Turut hadir Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra; Kepala Kejari Klungkung, Rosalina Sidabariba; Kasi Datun Kejari Klungkung, Obet Riawan; Tim Jaksa Pengacara Negara serta jajaran OPD terkait.

Bacaan Lainnya

Bupati Suwirta mengucapkan terima kasih kepada Kejari Klungkung yang menjalin kerjasama baik selama ini. Dia memberi mandat sesuai dengan tugas kepada semua OPD untuk selalu menjaga koordinasi dengan baik.

“Mari jaga koordinasi yang baik dalam menjalankan tugas, sehingga apapun yang menjadi tujuan kita bersama untuk menyejahterakan masyarakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Suwirta.

Dia menambahkan, hal yang paling penting diperhatikan yakni pada saat melaksanakan tugas dalam mengelola pemerintahan. Suwirta minta jangan sampai ada rasa keraguan dari OPD dalam menanyakan sesuatu, jika ada yang belum paham segera konsultasi.

“Lakukan langkah-langkah preventif, sehingga program pemerintahan bisa berjalan lancar untuk menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera,” pesannya kepada OPD di Pemkab Klungkung.

Baca juga :  FPTI Kota Denpasar Jaring Atlet Potensial

Kejari Rosalina Sidabariba berharap dengan penandatanganan nka Kesepahaman ini pemerintahan Pemkab Klungkung dapat berjalan lancar. Dia juga minta agar setiap penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan dengan keterbukaan, untuk menghindari terjadinya risiko hukum kemudian.

Terkait dengan OPD yang membutuhkan konsultasi hukum, bantuan hukum serta pertimbangan hukum, bisa segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Klungkung.

“Semoga kegiatan ini dapat berjalan secara efisien, efektif dan terukur, sehingga sasaran tujuan pendampingan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan bermanfaat,” harapnya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.