POSMERDEKA.COM, BANGLI – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, menanggapi langsung isu liar di media sosial terkait “kebocoran” pungutan pariwisata. Menurutnya, istilah kebocoran yang dimaksud adalah kebocoran potensi pendapatan, bukan hilangnya uang yang sudah dipungut petugas. Pihaknya meluruskan pemungutan retribusi di Kintamani telah memiliki dasar hukum kuat, mulai dari UU No. 1 Tahun 2022 hingga Perda No. 5 Tahun 2023.
Dia membeberkan, survei internal Dinas Pariwisata menunjukkan adanya pengunjung yang masuk melalui jalur alternatif, atau di luar jam jaga petugas. Kondisi inilah yang mengakibatkan potensi pendapatan daerah tidak terserap secara maksimal ke kas daerah. “Kami berkomitmen memperketat pengawasan, dan menambah sistem digitalisasi atau E-Ticketing untuk menutup celah jalur alternatif,” ucapnya menjelaskan strategi ke depan.
Penerapan sistem digital diklaim sebagai solusi ampuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meminimalkan interaksi fisik yang berisiko. Dirga Yusa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan membantu pengawasan di lapangan. Dia meminta masyarakat tidak segan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika menemukan oknum petugas yang melakukan tindakan merugikan.
“Kami terus berupaya berbenah memperbaiki sistem dan sumber daya manusia agar pariwisata Bangli semakin berkualitas,” cetusnya optimistis.
Langkah perbaikan ini diharap mampu memastikan setiap rupiah dari sektor pariwisata benar-benar masuk untuk pembangunan daerah. “Sinergi antara pengawasan ketat dan teknologi menjadi kunci utama menutup celah masuknya wisatawan tanpa tiket,” tandasnya. gia
