POSMERDEKA.COM, MATARAM – “Hujan” interupsi mewarnai rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) Pemilu 2024 yang digelar di beberapa kecamatan di Kota Mataram, Sabtu (1/4/2023) lalu.
Interupsi bermunculan saat pembacaan rekapitulasi formulir perubahan hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPK di Kecamatan Ampenan. Data yang disuguhkan PPK dari input yang dilakukan PPS berbeda dari sisi jumlah pemilih baru dan pemilih aktif, begitu juga pemilih yang tidak penuhi syarat.
Saksi PDIP, Muhasim, mengaku sengaja mempertanyakan perbedaan data itu. Dia mengaku menemukan ada keganjilan oleh PPS di Kelurahan Banjar, salah satu kelurahan di Kecamatan Ampenan, yang salah memasukkan nama orang meninggal di kolom pemilih baru.
“Maka kami minta pertegas tadi untuk dihitung ulang yang detail dan rinci soal perbedaan data itu. Jangan sampai orang meninggal dimasukkan di pemilih baru, ini kan pelanggaran?” sergahnya, Minggu (2/4/2023).
Menurut Hasim, hampir semua saksi parpol lain juga menyoroti “meledaknya” jumlah pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat di wilayah Ampenan. Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih saat Pilkada Mataram beberapa waktu lalu, ada lonjakan data signifikan.
“Sempat dibedah dan akhirnya memang ada kesalahan hitung yang akan diperbaiki di wilayah Kelurahan Ampenan Tengah, Banjar dan Pejeruk,” paparnya.
Hanya, dia menyayangkan banyaknya interupsi yang dilakukan saksi parpol, hanya ditanggapi santai oleh PPK Ampenan. Padahal khusus saksi PDIP sedari awal memang diintruksi partai untuk serius dan benar-benar mengawal proses DPHP Pemilu 2024. Dia sudah menyiapkan nota keberatan jika jawaban yang diberikan PPK tidak masuk akal atau tidak sesuai ketentuan.
“Tadi setelah ramai hujan interupsi, tiba-tiba karena alasan adzan untuk berbuka puasa, Ketua PPK langsung menutup sidang pleno. Jadi, mau enggak mau meski suasana hati belum puas, tapi kami pahami juga alasan berbuka puasa,” sungutnya.
Saksi di Kecamatan Cakranegara, Mahsan Juang, juga menyoroti rencana KPU melalui PPK setempat yang akan berbeda menempatkan TPS pemilih. “Ini yang saya protes. Bagaimana dengan orang tua, lansia jika lokasi TPS jauh dari permukiman? Tolong dipikirkan,” ketusnya.
Lain lagi dengan penuturan Wawan di Sekarbela. Dia menyoroti indikator PPS melalui pantarlih menentukan pemilih baru. Sebab, kenaikan mencapai 15 persen bila dibandingkan Pilkada Mataram sebelumnya juga menimbulkan persepsi macam-macam.
“Saya tanya itu tapi jawaban PPK ndak jelas, muter-muter ke sana ke mari. Makanya rapat sampai lanjut berbuka puasa di kantor Camat tapi belum juga tuntas,” urainya dengan nada kesal.
Ketua PPK Kecamatan Ampenan, Khaerul, yang dimintai tanggapan, mengaku semua usul saran para saksi dicatat dan akan dilakukan perbaikan data. “Tadi kami tutup karena sudah adzan. Jika ada keberatan, bisa dilanjutkan ke pleno tingkat Kota Mataram dalam waktu dekat ini,” pesannya. rul
