Idealisme Kaum Milenial Dapat Perkuat Pengawasan Pemilu

  • Whatsapp
SOSIALISASI pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Tabanan, dengan mengajak sejumlah organisasi kemasyarakatan dan OSIS, Senin (7/6/2021). Foto: ist
SOSIALISASI pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Tabanan, dengan mengajak sejumlah organisasi kemasyarakatan dan OSIS, Senin (7/6/2021). Foto: ist

TABANAN – Bawaslu Tabanan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengajak banyak organisasi, kaum muda, serta calon kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2021, Senin (7/6/2021). Acara dibuka Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, yang juga mengajak kaum milenial dan  masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif.

Kordiv Pengawasan Bawaslu Bali, Wayan Widyardana Putra, menyebut Bawaslu melembagakan partisipasi masyarakat dengan membangun program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Dia menyebutkan, ada empat elemen penting dan mendasar dari pengawasan partisipatif untuk bisa mengantarkan pesan kepada masyarakat. Salah satunya dari sisi kaderisasi, dengan membentuk sekolah kader pengawas partisipatif.

Bacaan Lainnya

“Ini juga persoalan untuk kita bersama. Pemilu adalah pilar demokrasi di Indonesia. Sebagai pengawas partisipatif, tidak boleh dipaksa-paksa, kembali kepada niat tulus personal, dan kita ikut andil menata demokrasi lebih baik,” urainya.

Komisioner Bawaslu Tabanan, I Ketut Narta, menambahkan, partisipasi masyarakat dirasa kurang dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Data yang masuk ke Bawaslu Tabanan, misalnya Pilkada 2020 lalu, terkait dengan informasi pelapor dari unsur masyarakat tidak ada. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut sebagai pengawas pemilu dan pemilihan, kata Narta, masih jadi catatan. Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu mengamanatkan Bawaslu kabupaten/kota untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Baca juga :  Pemkab Tabanan Gelar Rakor, Penegakan Disiplin Hukum Prokes Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

“Oleh karena itu, Bawaslu Tabanan berharap program SKPP tahun 2021 bisa sebagai pelopor dan meningkatkan partisipasi masyarakat,” harap mantan komisioner KPU Tabanan ini.

Lebih jauh diutarakan, sikap idealisme yang masih dimiliki kaum milenial dapat membawa kesadaran aturan pemilu dan pemilihan. Kaum milenial, pertama, mengerti aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Kedua, melaporkan pelanggaran; dan ketiga, mengajak orang lain untuk tidak melanggar.

Hal senada diungkapkan komisioner Bawaslu Tabanan lainnya, Putu Suarnata. Menurutnya, untuk melakukan pengawasan partisipatif juga harus mengetahui regulasi pemilu dan pemilihan, seperti Peraturan Bawaslu dan PKPU. “Pengawas partisipatif diberikan kewenangan untuk melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran. Ada empat jenis pelanggaran, antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran undang-undang lainnya,” tegasnya.

Untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran tersebut, tambahnya, bisa langsung disampaikan kepada pengawas pemilu paling lambat tujuh hari kerja sejak diketahui terjadi dugaan pelanggaran. gap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.