Hibah Aset Pemprov, Wali Kota Mataram Disarankan Silaturahmi ke Gubernur

WAKIL Ketua DPRD NTB, Muzihir. Foto: rul

MATARAM – Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir; mengatakan, keengganan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, yang hingga kini belum melepas dan memberi hibah sejumlah aset milik Pemprov ke Pemkot Mataram, perlu ditelisik lebih lanjut. Sebab, sangat mungkin keengganan itu dipicu adanya proses komunikasi yang terjalin selama ini terjadi sumbatan antara kedua pemerintahan.

“Kalau saran saya, Pak Wali Kota sebagai pihak yang menghendaki memiliki aset itu, harus yang datang ke Pak Gubernur sebagai si empunya aset. Insya Allah, jika Pak Wali Kota yang datang sebagai balasan atas kunjungan Pak Gubernur ke kantor Wali Kota beberapa waktu lalu, komunikasi yang tersumbat akan bisa cair,” ulas Muzihir, Rabu (13/4/2022).

Bacaan Lainnya

Menurut Ketua DPW PPP NTB itu, reaksi yang kini kelihatan enggan melepas aset dari Pemprov sangat mungkin karena Gubernur tersinggung dengan pernyataan sejumlah anggota DPRD Kota Mataram. Para legislator di Mataram, melalui media massa dan media sosial, menuding Gubernur hanya pemberi harapan palsu (PHP) terkait belum diberikannya aset tersebut.

Dia pun minta situasi saling tuding dan saling kecam secara terbuka di media antara jajaran Pemkot dan Pemprov melalui para pendengung itu disudahi. “Marilah kita duduk bareng lagi. Stop dan jangan lagi bilang soal PHP, Insyaallah jika kita saling menghargai, saya yakin polemik aset ini akan cepat kelar dan tuntas,” pesannya.

Baca juga :  Polri: Laga Uji Coba Timnas SEA Games bukan Dibatalkan, tapi Ditunda!

Untuk diketahui, terdapat 12 aset Pemprov NTB yang disetujui Gubernur untuk dihibahkan ke Pemkot Mataram. Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 032-490 tahun 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemprov NTB berupa tanah dan bangunan kepada Pemkot Mataram.

Aset tersebut di antaranya Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, Kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di jalur Lingkar Selatan, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Dinas PUPR, hingga SMPN 13 Mataram.

Kemudian ada SDN Mapak, Lapangan Malomba, Lapangan Pacuan Kuda Selagalas, hingga Lapangan Karang Sukun. Termasuk Taman Rekreasi Pelabuhan Ampenan dan Lapangan Bumi Gora di Udayana. Total 12 aset yang dihibahkan Pemprov NTB ke Pemkot Mataram ini senilai sekitar Rp75 miliar.

Muzihir mendaku polemik aset Pemprov yang dipinjam-pakai Pemkot Mataram terjadi sejak era Wali Kota Mataram ketiga (almarhum) Moh Ruslan, yang juga ayah dari Wali Kota (saat ini) Mohan Roliskana.

“Ini bukan masalah sekarang, tapi sudah lama. Jadi solusinya Pak Wali Kota harus mengalah dengan datang menghadap Pak Gubernur sebagai orang yang lebih muda. Selanjutnya, bersurat lagi terkait permintaan hibah aset tersebut,” saran politisi dari Kota Mataram itu. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.