PEMECATAN sejumlah kader oleh DPP PDI Perjuangan (PDIP) sejatinya hal lumrah sebagai proses dan dinamika suatu partai. Kalau terlihat sedikit istimewa, karena dua di antara yang dipecat adalah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi cum Wakil Presiden 2024-2029.
Dilihat dari perspektif politik adalah juga seni bernegosiasi, keputusan Megawati Soekarnoputri memecat Jokowi dan Gibran tentu terasa unik, jika bukan malah aneh. Galibnya suatu partai mudah menenggang rasa jika ada kesempatan berkuasa, atau sekurang-kurangnya menempel di kekuasaan. Negosiasi dan kompromi adalah jalan pembukanya. Sikap Mega seakan melawan kodrat alami dunia politik era kiwari. Dan, berhubung “ajaib”, karakter kepala batu Mega jadi menarik dicermati.
Sikap Mega tersebut dapat dimaknai sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Pertama, Mega sedang mengedukasi konsistensi atas suatu keyakinan politik. Dirunut dari tahun 1993 sejak Munas di Surabaya, Jawa Timur, Mega 31 tahun lebih bertakhta sebagai Ketua Umum PDI sampai bertransformasi menjadi PDIP. Dia banyak kesempatan berbuat baik maupun buruk–dia melakukannya, silih berganti, dengan segala konteks dan argumennya. Tanpa ditunjang kebulatan atas suatu keputusan dan keyakinan perjuangan, mustahil Mega mampu membentuk sentralisasi, bahkan personalisasi, di PDIP selama tiga dekade.
Catatan perjalanan politiknya menunjukkan Mega adalah tipe manusia yang, meminjam istilah sejarawan Kuntowijoyo, mendasarkan diri pada an act of faith— perbuatan berdasarkan keyakinan, bukan tipe an act of reason atau perbuatan berdasarkan akal. Meski banyak pihak mengernyitkan kening atas ucapan dan perbuatannya, Mega tidak pernah ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Termasuk gigih memutuskan memecat Jokowi dan Gibran, kendati ancaman kasus hukum menggerogoti lingkaran dalamnya.
Dahulu, terlepas ada masukan dari Taufiq Kiemas, suaminya, Mega tidak perlu banyak pertimbangan rasional ketika bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum PDI tahun 1993, misalnya. Atau ketika memutuskan memilih Sutiyoso, yang sebagai Pangdam Jaya dituding terlibat pasif pada kerusuhan Kudatuli 1996 di Jakarta, sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2002. Penolakan konfrontatif sejumlah kader senior atas keputusan itu tak jua membuatnya beringsut mundur.
Tengok juga bagaimana PDIP “memaksa” Wayan Koster berpaket dengan Giri Prasta di Pilkada Bali. Meski elektabilitas Koster sempat kalah mengilap dibanding Giri, Mega memutuskan tetap mencalonkan Koster sebagai Gubernur. Gelombang sentimen negatif menghantam Koster di media sosial, Mega bergeming. Konvensi dan konstitusi partai jadi rujukan. “Kami diperintah berjuang lebih keras memenangkan Koster di bawah, karena Bali jadi simbol dan gengsi partai,” bisik beberapa kader waktu itu.
Kedua, Mega sedang (kembali) melatih mental kader bahwa politik bukan sekadar urusan menang dan berkuasa. Politik berusaha didudukkan pada proses pertarungan secara legal, dengan tetap mengikuti prosedur dan konstitusi. Jangan sampai bayang-bayang kekalahan, membelenggu kader menjalankan keyakinan dan ideologi partai. Pun, secerdik apapun, berpolitik jangan sampai mengoyak pasal-pasal konstitusi.
PDIP yang menang Pemilu 1999 dengan 33,74%, “terjun bebas” menjadi hanya 19,82% pada Pemilu 2004. Toh Mega tetap kekeuh memutuskan jadi oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski gencar tawaran diajak bergabung. Mega juga tegar mencalonkan dua kadernya, Pramono Anung-Rano Karno, di Pilkada Jakarta 2024 untuk menantang paket “Los Galacticos” Ridwan Kamil-Suswono.
Dalam kalkulasi awal, elektabilitas Pramono bak langit dan sumur dengan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), plus dipromosikan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Nyungsepnya Pramono-Karno ibarat ibu hamil tua; tunggu lahiran saja. Faktanya terbalik, mereka justru menang satu putaran. Pilihan dan keyakinan Mega terbukti benar di Jakarta, mengalahkan pilihan Jokowi, yang kini naik status dari “murid santun” menjadi “matahari kembar” pamor Mega di publik dan internal.
Tapi keputusan Mega mencalonkan Andika Perkasa kan terbukti gagal di Pilkada Jateng, yang diklaim kandang banteng? Itu benar. Hanya, bukankah cerita serupa terjadi di partai selain PDIP? Ada yang menang, ada juga yang kalah. Pembedanya adalah, ketika rerata ketua umum partai lain memilih jalan rasional, Mega dominan memakai intuisi atau keyakinan.
Ketiga, sengitnya perang proksi Mega versus Jokowi ini bukan hal baru di negeri ini. Prabowo begitu keras dan tajam menyerang Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Narasi antek asing dan aseng lantang disuarakan saat kampanye, sampai menjurus ke personal dengan memframing dan menggiring opini Jokowi anggota PKI. Namun, “permusuhan” selama lima tahun, yang sempat membuat polarisasi dehumanisasi “Cebong” dan “Kampret”, kemudian mencair jadi persahabatan bak saudara kandung usai Pilpres 2019.
Begitu jadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi, sikap Prabowo berubah 180 derajat dibanding sebelumnya. Yang dahulu acap mencaci jadi rajin memuji. Persamaan “melihat Indonesia ke depan” menyatukan dua mantan rival itu dalam satu bahtera. Perkara apakah berarti Prabowo tidak kuat konsisten sebagai oposan Jokowi, itu soal lain. Lagian ini politik yang, menurut Otto von Bismarck, adalah seni segala kemungkinan.
Sebagai penutup, ketika Mega dan struktur partai kencang memperingatkan internal ada pihak luar bernafsu mengacak-acak partai lewat tangan-tangan proksi, niscaya ada yang mencibir dan mengejek itu halusinasi. Tetapi duduk perkaranya jelas: Mega sedang mengingatkan anak-anak di dalam keluarganya sendiri. Tidak peduli apakah kekhawatiran itu realita atau imajinasi– mirip dengan orang sedang patah hati atau jatuh cinta, hanya mereka yang merasakan. Pun apakah keputusan Mega memecat Jokowi dan keluarga dari PDIP demi merestorasi demokrasi Indonesia, atau karena kegusaran emosional belaka, biarlah sejarah yang menjadi pengadilnya kelak. Gus Hendra
