“Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini,” kata Gibran dengan nada kalem, saat memberi sambutan pada deklarasi pasangan Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Tiga tahun berlalu, suasana kontras terlihat. Gibran mencium tangan dan memeluk Prabowo Subianto sembari berucap lirih “Saya minta maaf, ya, Pak,” usai Prabowo menggelar konferensi pers penerimaan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Pada 2023, Gibran dipromosikan sebagai wajah baru politik Indonesia. Usia relatif muda menjadi salah satu daya tarik ketika Prabowo melamarnya untuk menjadi calon wakil presiden. Dalam kampanye Pilpres 2024, Gibran dinarasikan sebagai representasi generasi muda, simbol regenerasi kepemimpinan, bahkan harapan bagi masa depan bangsa. Hasilnya, Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres dan keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.
Dua tahun berselang, kisah tentang anak muda harapan bangsa itu berujung dengan jalan yang niscaya tidak pernah dibayangkan ketika kampanye berlangsung. Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wapres setelah polemik persyaratan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi ketentuan pencalonannya, bak balon, terus menggelembung. Surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA, yang menjadi salah satu dasar pencalonannya, dibatalkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung, kemudian dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Gibran meninggalkan Istana dengan status mantan Wapres termuda dalam sejarah Indonesia. Diposisikan sebagai jalan tengah dan pemecah kebuntuan negosiasi para ketua umum partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), sekarang Gibran “meninggalkan” Prabowo yang dulu diajak jatuh bangun membangun poros elite. Terlepas ada campur tangan Jokowi yang saat itu berstatus Presiden, tetapi persekutuan Prabowo-Gibran memperlihatkan betapa rapuhnya legitimasi yang dibangun melalui aliansi elite. Anak emas yang dahulu dielu-elukan, kini justru menjadi sosok yang dipersoalkan oleh sebagian kekuatan politik yang sebelumnya ikut membukakan jalan baginya.
Pengalaman Gibran mengingatkan pada perjalanan politik A.H. Nasution dan Soeharto. Dipicu G30S tahun 1965, kedua jenderal itu bersatu untuk sama-sama dalam posisi berseberangan dengan Presiden Soekarno yang diposisikan simpati dengan PKI. Nasution kemudian menjadi Ketua MPRS, dan Soeharto bergerak perlahan sampai dilantik menjadi Pejabat Presiden tahun 1967 dan Presiden definitif tahun 1968. Hubungan mereka yang sebelumnya berjarak di dunia militer, berubah menjadi kemitraan kekuasaan dalam bingkai Orde Baru.
Namun, masa bulan madu aliansi darurat antara A.H. Nasution dan Soeharto mulai retak pada periode 1968–1969. Benturan sejumlah agenda antara upaya menegakkan konstitusionalisme versi MPRS dan konsolidasi kekuasaan eksekutif di faksi Soeharto, menjadi bahan bakarnya. Bahu-membahu tahun 1965, kelindan Nasution-Soeharto bersimpang jalan menjelang Pemilu 1971.
Memang, penggalan kisah Nasution tidak sepenuhnya sama dengan Gibran. Gibran lebih mirip dalam posisi Nasution. Tetapi keduanya memperlihatkan satu gejala yang mirip dalam politik, yakni dukungan tidak sama dengan ikatan permanen. Kelompok yang dahulu ikut mendudukkan seorang pemimpin di singgasana, dapat berubah menjadi bagian dari kekuatan yang merongrongnya. Kepentingan politik hari ini dan besok tidak selalu sama dengan kepentingan kemarin.
Pada kasus Gibran, perubahan itu terlihat dari pergeseran cara sebagian elite memandang sosoknya. Figur yang dahulu dipromosikan sebagai simbol regenerasi, kini diacak-acak kelayakan konstitusionalnya. Bahkan, polemik tersebut berkembang menjadi dorongan politik untuk menggunakan mekanisme pemakzulan. Yang awalnya dibuka lewat perdebatan legalitas dokumen pendidikan, merangkak kepada legitimasi jabatan dan masa depan politiknya.
Pernyataan Prabowo di Istana usai menerima mundurnya Gibran, menarik dimaknai dalam ruang perubahan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, ketika Gibran menyatakan niat mundur, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak meski tidak juga menerima. Kini, setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti, Prabowo menyatakan “menerimanya dengan berat hati, menghormati, sekaligus mendukung keputusan tersebut”.
Ada pergeseran dari frasa “tidak menolak” menjadi “dengan berat hati”, dan ini bukan sekadar perubahan diksi. Prabowo tampaknya berusaha melepas Gibran dari jabatan, tetapi tetap menjaga martabat politiknya dengan menyebut Gibran sebagai sosok kesatria, bertanggung jawab, dan negarawan. Ketidaksesuaian pemenuhan syarat konstitusional terkait ijazah, dipandang sebagai perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia.
Kehati-hatian diksi Prabowo terlihat ketika ia mengakui adanya persoalan administratif tanpa menyematkan stigma langsung kepada Gibran. Pula menegaskan pembagian tugas Wakil Presiden selama ini diatur olehnya sebagai Presiden. Akan tetapi, ada hal yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengelola narasi. Persoalan utamanya menyangkut legitimasi proses pencalonan dan pertanggungjawaban atas persyaratan yang digunakan.
Surut sementara dari panggung kekuasaan, jika kelak tampil lagi, Gibran masih punya kendaraan politik melalui PSI dan jaringan relawan yang dibangun sejak Pilpres 2024. Rekam jejaknya selama menjadi orang nomor 2 di Republik ini, dengan keunggulan dan kontroversinya, tentu meninggalkan kesan tersendiri. Bisa menjadi modal sekaligus sandungan untuknya kelak. Hanya, ada tantangan untuk membangun kembali legitimasi yang sebelumnya ditunjang nama besar Jokowi, dukungan Prabowo, dan koalisi politik yang mengantarkannya ke Istana.
Hari ini Gibran bukan hanya kehilangan jabatan, melainkan juga menghadapi keruntuhan narasi yang dahulu menjadikannya simbol harapan. Politik pernah mengangkatnya, meski dipenuhi segala kegaduhan, begitu tinggi. Dalam politik, rupanya, menjadi anak emas bukan jaminan seseorang akan terus dijaga dalam Istana. Sebab, justru anak emas itu, jika angin perubahan berembus, menjadi sosok pertama yang terhempas. Gus Hendra
