MATARAM – Kader dan simpatisan DPD PKS Kota Mataram turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu mereka lakukan dengan menggelar aksi Flash Mob secara serentak di sejumlah titik di Kota Mataram sejak Sabtu (10/9/2022) hingga Senin (12/9/2022).
Dalam aksi flash mob, para peserta yang mengenakan baju warna putih dan oranye berdiri berjejer di pinggir jalan di tengah keramaian. Mereka membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ismail Hidayat, aksi flash mob dilaksanakan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Mataram. Kegiatan itu menjadi bagian dari cara PKS dalam menyatakan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi.
“’Ini akan membebani kehidupan masyarakat bawah, dampak kenaikan BBM ini adalah ikut naiknya harga harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami ikut prihatin atas kondisi tersebut,” ujar Ismu, Senin (12/9/2022).
Anggota DPRD Kota Mataram itu berharap pemerintah bisa mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Dia mengungkapkan kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai bidang lainnya. “PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, jangan bikin rakyat tambah sengsara,” serunya.
Di sejumlah jalan protokol di Kota Mataram, aksi flash mob tersebut adalah di perempatan Jalan Sriwijaya, perlimaan BI Mataram, dan pertigaan Pasar Cemara.
Ismu menambahkan, partainya akan senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Hal itu merupakan bentuk konsistensi PKS menentang kebijakan yang menyengsarakan rakyat. “Kami menuntut keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dibatalkan, dan pemerintah harus mengkaji ulang lagi. Sebab, ini memicu kenaikan harga yang lain yang sangat kompleks,” katanya mengulangi.
Dia menilai pemerintah tidak cukup alasan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan dia menyebut kebijakan itu terkesan dipaksakan. Kata dia, saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia belum pulih perekonomiannya usai dihantam badai pandemi Covid-19 dua tahun lalu. “Apalagi angka kenaikan yang di atas 30 persen dan dilakukan tiba-tiba membuat syok secara sosial maupun ekonomi, bahkan politik,” tudingnya. rul
