Edukasi Kesakralan Bali Sejak Awal – Akademisi Sikapi Kasus Bule Naik Palinggih

  • Whatsapp
POS BALI/015 Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par. Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par. 
POS BALI/015 Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par. Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par. 

DENPASAR – Kasus pelecehan terhadap kawasan suci oleh wisatawan seakan tak pernah surut terjadi di Bali. Teranyar, seorang wisatawan asing kedapatan duduk di salah satu palinggih Pura Gede Luhur Batunganus, Cemagi, Badung.

Kejadian tersebut menambah deret panjang kasus sejenis yang sempat mengemuka hangat di tengah masyarakat Bali. Mirisnya, kebanyakan kasus tersebut selesai begitu saja di tingkat “kekeluargaan”. Beberapa kejadian yang sempat terjadi, kasus tersebut dianggap selesai atas dasar ketidaktahuan pelaku. Menyudahi kasus, pelaku diharapkan meminta maaf dan akhirnya bersama krama pengempon menggelar ritual penyucian kembali kawasan pura, sembari menunggu kasus serupa kembali muncul di kemudian hari.

Menyikapi persoalan tersebut, para akademisi di Bali kembali memberi atensi serius. Berbagai komponen kepariwisataan, mulai dari pemerintah, investor, dan juga masyarakat diharap dapat konsisten berjalan bersama melindungi aspek-aspek sakral Pulau Dewata.

“Kasus seperti ini kan sudah terjadi beberapa kali di Bali, sehingga saya kira seluruh stakeholder pariwisata harus dapat mengantisipasi dari awal, bukan reaktif belakangan ketika kasus sudah terjadi,” kata akademisi Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par., kepada POS BALI, Kamis (25/6) di kampus setempat.

Baca juga :  Budayawan Tegaskan Kesenian Arja Tak Boleh Keluar dari Pakem

Berkaca dengan kejadian yang terus berulang, pihaknya berharap seluruh komponen harus bersinergi dalam merumuskan aturan sejauh mana wisatawan diperbolehkan di areal wisata. Aturan-aturan itu hendaknya dibuat dari awal dan disosialisasikan sejak wisatawan datang untuk pertama kali.

“Aturannya harus jelas, harus ada pararem, ada warning bagi wisatawan, dan harus diaosialisasikan sejak awal. Peran pelaku pariwisata yang terlibat harus ikut mensosialisasikan. Saya lihat hal itu sudah dilakukan di kawasan-kawasan umum seperti Pura Besakih, namun di kawasan pura lain, masih banyak yang belum,” jelasnya.

Lebih jauh dinyatakan, dengan menerima arus wisata, Bali semestinya sudah bersiap dengan segala risiko dan karakter wisatawan. Menurutbya, tipikal wisatawan yang datang ke Bali beragam. Dan, banyak di antara mereka tidak hanya datang untuk berwisata yang baik, namun ada banyak pula yang datang dengan motivasi lain, sehingga melakukan tindakan yang tidak biasa berdasar tata norma yang ada.

“Dalam berwisata itu, ada juga wisatawan yang dimotivasi unsur challenge (tantangan), ada unsur adventure (petulangan). Jadi, bukan hanya menikmati, tapi ada pula unsur aktualisasi diri yang sifatnya adventure. Apalagi kemudian karena ketidaktahuannya terhadap kesakralan pura. Sehingga, menurut hemat saya, upaya-upaya informatif tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan suci, menjadi hal prinsip yang pertama harus kita lakukan dalam mengelola pariwisata kita,” terang Sekretaris Magister Manajemen Pascasarjana Unwar ini.

Baca juga :  Penyaluran Bantuan 6 Ton Beras ASN Denpasar Terus Berlanjut

Menurut Suniastha, secara umum pariwisata Bali saat ini masih bersifat permisif. Atas nama pariwisata yang menjanjikan pendapatan, aspek-aspek budaya yang sakral seringkali dikorbankan. Banyak pura dan kawasan suci dibuka untuk pariwisata, bahkan tak jarang hingga ke kawasan inti di utama mandala. Hal inilah yang dapat memperlebar peluang pelecehan.

“Sebaiknya, pariwisata hanya sampai di areal jaba pura, jangan sampai ke madya mandala, apalagi mandala utama. Identitas kearifan lokal semestinya tidak bisa dimasuki. Dengan tidak mengizinkan mereka maauk, justru keingintahuan mereka akan meninggi, bisa menambah daya tarik,” tandasnya.

Hal senada turut dinyatakan guru besar UHN IGB Sugriwa, Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par. Terlepas daei segala alasan yang mendasaei kejadian yang terus berulanh tersebut, pihaknya mengingatkan dengam tegas bahwa pura bukanlah tempat wisata.

“Perlu dicermati dan dipahami dengan baik oleh stakeholder kepariwisataan, tempat suci bukan tempat wisata tetapi tempat beribadah umat beragama. Pura sebagai tempat suci umat Hindu di Bali untuk beribadah bukan berwisata!” ucapnya.

Baca juga :  Langkah Adaptif Berolahraga yang Aman dan Produktif di Masa Pandemi

Berpijak pada pemahaman tersebut, ia menuntut agar wisatawan sudah diberi pemahaman tentang kondisi Bali sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Bali. Buku petunjuk tentang sejarah pura yang juga berisi petunjuk dan larangan harus ditulis jelas dan lengkap dengan sanksi. “Jika ada kawasan pura atau kawasan suci lain yang sering dikunjungi wisatawan, perlu ada petugas penjaga yang bertugas setiap hari. Untuk gajinya, bisa berasal dari kerjasama penyungsung pura, pemerintah, dan pengusaha pariwisata di sekitarnya. Agar tidak terulang terus fenomena ini, pemerintah dan aparat keamanan perlu meningkatkan patroli keamanan,” pintanya.

Pihaknya pun sejalan agak ke depan pemerintah dapat secara tegas membuat aturan bahwa kawasan utama mandala suatu pura tidak diizinkan untuk kunjungan wisata. “Kegiatan pariwisata itu baiknya  dibuatkan tempat di nista mandala untuk membantu wisatawan melihat madya dan utama mandala. Sebab, menurut Lontar Dewa Tattwa, jika ada parahyangan dimasuki oleh wong campur, yaitu orang sembarangan, yang tidak jelas tujuannya, mala parahyangan iti perlu dibersihkan dengan upacara pangkludan dan pamarisudha,” pungkasnya. 015

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.