TABANAN – Persaingan dunia pariwisata kini semakin kompleks dan beragam, bila tiada komitmen yang jelas dari pihak terkait, maka objek wisata tidak akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah.
“Bagi seluruh badan pengelola DTW yang ada di Tabanan agar selalu melakukan penataan dan pembaharuan di segala lini, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2012,” pinta Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, ketika rapat bersama jajarannya, di ruang Rapat Kantor Bupati Tabanan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, diperlukan komitmen dan kerja sama yang baik antara badan pengelola dan pemerintah daerah.
Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kesamaan persepsi terhadap peranan pariwisata terhadap pembangunan daerah secara lestari, aman, nyaman, juga produktif, berlandaskan budaya. Hal itu pun sesuai falsafah Tri Hita Karana.
Dalam diskusi terkait penataan DTW, dikatakan sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.
Selain komitmen dan kerja sama sesuai perda yang ada, arah penataan untuk strategi pemasaran pariwisata juga harus jelas dan melalui kajian yang dalam dan pasti, sehingga mampu meningkatkan kesempatan kerja, serta perekonomian masyarakat.
“Keeksisan sektor pariwisata yang dibarengi dengan segala pengelolaan yang baik, juga berpotensi jadi tumpuan utama bagi pendapatan asli daerah. Untuk itu, saya minta agar setiap badan pengelola DTW di Kabupaten Tabanan agar betul-betul bersinergi dengan seluruh pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata,” tegas Sanjaya.
Dia menyadari bahwa pembangunan ataupun memajukan pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri, jika tanpa kolaborasi aktif dari semua pihak terkait, baik itu badan pengelola maupun pemerintah daerah.
“Kita harus hati-hati membuat regulasi, agar pembangunan di sekitar DTW dapat dikontrol, sehingga baik untuk penataan. Ini harus betul-betul jadi penekanan bagi OPD terkait, agar tidak ada aktivitas yang melanggar aturan di kawasan wisata,” pungkas Sanjaya. gap
