POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Rapat paripurna DPRD Bali dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Raperda APBD 2024 dan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah dilangsungkan, Rabu (18/10/2023). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Pj. Gubernur Sang Made Mahendra Jaya itu, menjadi panggung Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat untuk mendorong menghidupkan kembali SMA Bali Mandara seperti dahulu. Proyek tol Gilimanuk-Mengwi yang mandek sampai sekarang juga dipertanyakan.
Dalam PU yang dibacakan IGK Kresna Budi, Fraksi Golkar menyoroti ada aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat agar operasional SMA/SMK Bali Mandara tidak saja secara reguler. Walau secara bertahap, diusulkan kembali pola seperti pada saat awal didirikan. Alasannya, SMA/SMK Bali Mandara sangat mendorong prestasi anak didik dan prestasi sekolah.
Agar fasilitas yang ada tidak mubazir, Fraksi mengusulkan agar mulai dari tahap pertama direkrut anak didik sebanyak 15 persen. Anak didik baru direkrut dengan memprioritaskan yang tidak mampu dan pintar, serta dididik dengan sistem asrama. “Kami menyadari anggaran APBD Provinsi Bali sangat terbatas, untuk itu disarankan dengan menggunakan anggaran dari bantuan CSR,” sebut politisi asal Buleleng tersebut.
Senada dengan Golkar, Komang Nova Sewi Putra selaku Ketua dan juru bicara Fraksi Demokrat juga mendorong Pj. Gubernur mengembalikan fungsi SMA Bali Mandara ke posisi semula. Pertimbangannya, arahan pemerintah pusat dan sesuai dengan sistem pembangunan bahwa harus ada pemerataan pembangunan bidang pendidikan untuk masyarakat, termasuk masyarakat miskin.
Selain itu, SMA Bali Mandara pernah menjadi kebanggaan Bali karena mampu mengangkat derajat masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya yang berprestasi. “Selain itu, SMA Bali Mandara telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat akan prestasi dan keberhasilan anak didiknya,” beber Nova.
Selain soal SMA Bali Mandara, Fraksi Demokrat juga mengingatkan Pj. Gubernur melakukan tata kelola birokrasi dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan dan desa. Pun bersih-bersih terhadap adanya jabatan rangkap. “Juga berlaku adil dan tidak memihak dengan berdiri di atas semua kelompok dan golongan masyarakat, serta tidak menganaktirikan partai politik tertentu. Menciptakan rasa aman di seluruh lapisan masyarakat dengan tidak melakukan intimidasi kepada kelompok tertentu karena beda pilihan dan pandangan,” tegasnya, disambut anggukan kepala Pj. Gubernur Mahendra.
Selanjutnya PU Fraksi Nasdem, PSI, Hanura dengan juru bicara Grace Anastasia Surya Widjaya menitikberatkan pada persoalan infrastruktur bisa menjadi cara mengatasi kemiskinan ekstrem. Karena itu mereka minta penjelasan terkait proyek yang saat ini terkesan mandek, yakni tol Gilimanuk-Mengwi. “Sejumlah warga desa yang masuk dalam rancangan proyek ini menyampaikan keluhan kepada kami, yang mempertanyakan kelanjutan proyek ini. Pada prinsipnya, kami sangat mendukung kelanjutan infrastruktur ini,” ucap Grace.
Pertimbangannya, ulas Grace, proyek jalan tol dapat meningkatkan konektivitas antara Gilimanuk dan Mengwi serta wilayah sekitarnya. Akan lebih mudah bagi masyarakat, barang, dan jasa untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peluang pekerjaan. Bali sebagai destinasi pariwisata butuh akses yang baik, dan jalan tol dapat memudahkan wisatawan mencapai berbagai atraksi pariwisata.
“Jalan tol dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, serta mengurangi biaya operasional dan waktu perjalanan. Infrastruktur transportasi yang baik dapat membantu pengembangan wilayah tertentu, yang pada gilirannya dapat mendistribusikan pertumbuhan ekonomi lebih merata di Bali,” pungkasnya. hen
