POSMERDEKA.COM, MATARAM – Pemerintah daerah diberi kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang mencakup politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Hanya saja, proyeksi pelaksanaan otonomi daerah yang kini sedang berjalan, memang masih ada beberapa kekurangan yang ke depan perlu diperbaiki.
“Dan, itu tentu menjadi kewajiban tugas DPD melakukan penyerapan aspirasi daerah, mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, serta memberi pertimbangan dalam penyusunan undang-undang yang terkait dengan daerah,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, saat berkunjung ke kantor Gubernur NTB, Selasa (20/5/2025).
Dia mengatakan, kedatangannya ke Provinsi NTB dan berdialog dengan jajaran OPD lingkup Pemprov, tidak lain untuk memastikan semua kebijakan nasional tidak melanggar hak otonomi daerah. Ini sebagai fungsi pengawasan agar kebijakan nasional dapat lebih mendukung pembangunan daerah.
Lebih lanjut dikatakan, kekurangan saat ini adalah adanya fenomena resentralisasi setelah lahirnya UU Cipta Kerja. UU ini, kata dia, mempengaruhi kemandirian daerah. Sebab, ada beberapa kewenangan pemerintah daerah yang diambil alih pemerintah pusat, mulai dari soal perizinan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan.
Selain itu, sambungnya, hingga kini juga masih terjadi disparitas antardaerah penghasil dan bukan penghasil, yang disebabkan banyak faktor baik soal sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepemilikan sumber daya alam. Inilah yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah selama ini.
Lebih jauh disampaikan, potensi-potensi yang dimiliki NTB, baik dari bidang pariwisata dan lainnya sangat bagus. Karena itu, dia ingin mengecek dan mengawal potensi yang dimiliki NTB. “Ini agar bisa dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan masyarakat di NTB,” lugasnya.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengaku kedatangan para anggota DPD RI ke NTB tidak lain agar Provinsi NTB bisa dikenal di luar NTB. Jadi, terwujud cita-cita NTB Makmur Mendunia. “Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami ucapkan selamat datang di NTB, walaupun kunjungannya sangat padat,” ucapnya.
Menurut Wakil Gubernur, banyak hal yang harus terus dilakukan untuk NTB. Termasuk menjadi tugas bersama adalah menduniakan NTB, dengan menggali potensi-potensi sektor unggulan daerah dan menjalin kerja sama dengan investor luar negeri.
“NTB selalu siap menerima kunjungan dari DPD RI. Kami berharap kehadiran anggota DPD RI bisa mengawal potensi-potensi unggulan di NTB,” pinta Dinda, panggilan karibnya.
Bupati Bima dua periode tersebut menambahkan, dia berbangga hati atas kunjungan ini. Apalagi dengan adanya perwakilan dari NTB yang bisa menjembatani aspirasi NTB. “Dengan adanya perwakilan NTB, Mbak Mira Midadan, kami berharap bisa menjadi jembatan aspirasi bagi NTB. Tetaplah merindukan Nusa Tenggara Barat,” pesannya memungkasi. rul
