POSMERDEKA.COM, MATARAM – Dampak lingkungan akibat aktivitas eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, kian meresahkan masyarakat. Komisi IV DPRD NTB merespons keluhan masyarakat dengan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan warga setempat, Selasa (6/5/2025).
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, mengaku berencana akan mengunjungi lokasi pertambangan STM di wilayah Dompu dalam waktu dekat ini. Sebab, DPRD memiliki fungsi pengawasan. “Kami akan jadwalkan kunjungan ke lokasi. Walaupun kewenangannya di pusat, tapi karena dampaknya ada di daerah, kami akan tetap ambil sikap,” ujar Hamdan usai menerima hearing warga lingkar Tambang Dompu.
Politisi Golkar ini mendorong keterbukaan informasi dari PT STM. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan hak hidup masyarakat Dompu. Selain itu, Pemprov NTB melalui Dinas LHK dan ESDM agar mengawasi tiga kolam raksasa dan proses reklamasi setelah pengeboran yang dilakukan STM. Alasannya, kolam raksasa itu masuk dalam UKL-UPL yang dibahas di kementerian dan digunakan untuk pendinginan saat pengeboran.
“Kami minta OPD terkait di Provinsi NTB dan Pemkab Dompu agar efektif mengecek langsung di lapangan. Ini agar keresahan masyarakat dapat terjawab dengan aksi nyata pemerintah daerah,” serunya.
Menurutnya, pembentukan Satgas Pengawas Tambang harus dilakukan agar pengawasan lebih efektif, termasuk terhadap perusahaan legal yang berpotensi menyalahi prosedur. Satgas tersebut merupakan gagasan yang lama dicanangkan ESDM. Hanya, belum dapat terealisasi dengan berbagai kendala.
“Memang kendalanya di anggaran. Menurut kami ini adanya Satgas ini sangat penting, karena persoalan tambang ini semakin hari kian meresahkan masyarakat,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan, Satgas akan melibatkan aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait. Nantinya Satgas di tingkat Provinsi diharap dapat bersinergi dengan satuan OPD terkait di lingkup pemerintahan kabupaten/kota, terutama kabupaten/kota yang sudah memiliki Satgas serupa.
“Keberadaan APH, dalam hal ini kepolisian, juga sangat penting dalam Satgas. Bila perlu kami mendorong pemerintah memberikan anggaran khusus dalam keterlibatannya melakukan pengawasan,” tandas Hamdan Kasim. rul
