RIUH rendah proses pencalegan di DPD Partai Golkar Bali berakhir sudah, setidaknya untuk sementara. Namun, mengapa dan bagaimana kisruh itu terjadi, sebelumnya ibarat langit dipayungi awan tebal. Nama Korwil Pemenangan Pemilu Bali, NTB, NTT DPP Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer kembali disebut-sebut sebagai tertuduh pemantik kisruh. Untuk melacak kelam kabut dinamika politik di Golkar Bali ini, berikut petikan wawancara wartawan POS BALI, Gus Hendra, dengan Demer, Minggu (14/5/2023) malam.
Bagaimana penjelasan Anda atas konflik internal pencalegan di Golkar Bali kemarin?
Masalah awalnya itu ada kader yang merasa proses pencalegan mereka tidak sesuai dengan keinginan. Mereka kemudian melaporkan ke kami, untuk membahasnya ke DPD I Golkar. Tapi karena tidak direspons dengan baik, ya kemudian terjadi seperti ini.
Mengapa yang protes itu tidak menemui DPD I saja, tapi langsung melapor ke Anda selaku orang DPP?
Lho, mereka sudah menanyakan ke DPD I, tapi tidak direspons dengan baik. Makanya ke kami, dan kami membahas di tingkat DPP karena di daerah tidak direspons. Mereka itu dizalimi oleh DPD I.
Anda disebut-sebut sering intervensi keputusan di daerah. Bagaimana tanggapan Anda?
DPP itu punya kewenangan supervisi untuk mengontrol kerja DPD I. Saya awalnya mau supervisi, tapi ditolak dua kali. (Kapan) waktunya yaa deket-deket penyusunan daftar calon itulah. Waktu itu masih menyusun (daftar) 200 persen. Yang pertama, katanya (Sugawa Korry) masih dicarikan waktu, tapi lama tidak ada kabar. Yang kedua tidak diterima, saya bilang ya sudah. Tapi laporan sudah masuk ke saya. Ada yang bilang sudah laporan ke DPD I tapi lama tidak ditindaklanjuti, akhirnya ke kami. Makanya saya perjuangkan ke DPP.
Kalau supervisi, kenapa intervensi?
Lho, DPP itu juga berhak intervensi, tidak hanya supervisi!
Dalam situasi apa DPP berhak intervensi keputusan di daerah yang sudah melalui mekanisme?
Selama itu untuk kebesaran partai dan ada mekanisme yang tidak jalan, kami intervensi. Untuk diketahui, Golkar ini partai yang terpimpin. Kalau tidak begitu partai jadi liar. DPD II itu bawahan DPD I, dan DPD I itu bawahan DPP. Meski di daerah mengatakan situasinya A, tapi kalau DPP menilai situasinya B, ya rekomendasi dan keputusan yang turun adalah B.
Coba lihat itu teman di PDIP, bagaimana mereka bisa solid dengan perintah Ibu Mega. Karena apa? Karena kepemimpinannya jelas. Yang tidak setuju atau aneh-aneh ya silakan keluar atau dikeluarkan dari partai.
Rencana regenerasi kader dengan rekomposisi pencalegan dianggap terhambat gara-gara intervensi. Bagaimana Anda menanggapi?
Kalau ormas (maksudnya partai) ingin besar itu, indikatornya apa? Kursi kan? Kita bicara jumlah, bukan kualitas. Tidak usah bicara SDM kalau misalnya kita tidak dapat kursi atau kekuasaan. Kita berpolitik kan untuk kekuasaan. Dalam politik, partai itu legitimasinya jumlah suara, bukan kualitas SDM. Bukan apa SDM bagus tapi tidak dapat kursi?
Kalau dibilang saya menghambat regenerasi, apa iya pergantian kader yang dari (DPRD) Provinsi ke kabupaten atau dari Provinsi ke (DPR) RI itu murni untuk regenerasi? Apa itu bukan strategi tertentu untuk memuluskan langkah ke DPR RI atau agar kelompok dia (Sugawa Korry) lebih mudah ke DPRD Provinsi? Yang begitu gitu kan kami juga bisa baca (arah pergerakannya).
Bagaimana dengan informasi DCS yang didaftarkan ke KPU Bali adalah hasil kompromi antara versi DPD I dan versi “Golkar Perjuangan”?
Ya lihat saja nanti, saya tidak bisa bicara banyak sekarang. Sebab, ini akan masih berproses sebenarnya. Kalau kami terlalu kaku, pendaftaran bacaleg di KPU bisa gagal, dan banyak pihak dirugikan. Yang pasti, untuk memasukkan data di Silon itu hanya DPP dan KPU. Selain itu tidak bisa.
Apa itu artinya DPD I ada memasukkan data berbeda dengan keputusan DPP?
Ya lihat saja nanti, kan masih ada waktu sampai nanti menjadi DCT (Daftar Calon Tetap).
Anda seperti tidak bisa kembali rujuk dengan kelompok Sugawa ya?
Tidak juga, hanya beda pandangan saja melihat kepentingan partai ini. Perlu diingat, saya ini Korwil Pemenangan Pemilu, berarti tugas utama adalah memenangkan partai. Di Bali, NTB dan NTT, cuma Bali yang begini. Yang pasti kondisi ini akan jadi catatan juga buat DPP.
Jika situasi ini berlanjut, berarti ada kemungkinan kontroversi lagi saat menentukan calon Golkar dalam Pilkada Serentak 2024 seperti terjadi saat Pilkada Badung 2020. Bagaimana tanggapan Anda?
Itu nantilah kita bahas. Sekarang fokus ke pencalegan Pemilu 2024 dulu. (*)
