BULELENG – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, Kamis (21/7/2022) di ruang Komisi III DPRD Buleleng. Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan dana cadangan Pilkada Buleleng Tahun 2024.
Rapat dipimpin Ketua Pansus III, Wayan Masdana; bersama anggota Pansus dan Tim Ahli DPRD. Hadir juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono; Kepala Bappeda Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, Gede Sugiartha Widiada; dan Kabag Hukum Setda Buleleng, Made Bayu Waringin.
Wayan Masdana mengatakan, besaran dana cadangan Pilkada Buleleng yang ditetapkan dalam APBD Buleleng tahun anggaran 2023 nanti, diharap tidak mengganggu kinerja pemerintahan di Buleleng. “Dari hasil koordinasi yang sudah kami lakukan ke BKD Provinsi Bali, dan kami mencari perbandingan di daerah-daerah lainnya, anggaran yang ada saat ini kemungkinan masih bisa direvisi seiring dengan masih menunggu hasil evaluasi,” sebutnya.
Untuk itu, Masdana berharap jika nanti berapa pun kesepakatan nominal antara Pansus dengan SKPD terkait, seminimal mungkin untuk difloating agar tidak mengganggu keperluan di lembaga tahun 2023 nanti. “Dana cadangan untuk pembahasan hari ini (kemarin) secara breakdown kami belum bisa langsung putuskan, karena dana berbagi dari Provinsi belum ditetapkan,” pungkas Masdana.
Sebelumnya, Pansus III dan SKPD terkait sudah membahas besaran dana cadangan yang diajukan KPU Buleleng, Bawaslu Buleleng, Polres Buleleng dan Kodim 1609/Buleleng dalam Pilkada tahun 2024 nanti. Adapun total anggaran dana cadangan yang diajukan sebesar Rp70 miliar lebih.
Total anggaran itu dibagi menjadi tiga rentang waktu yaitu tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025. Usulan dana itu terdiri dari untuk KPU Buleleng sebesar Rp43 miliar, Bawaslu Buleleng senilai Rp14,5 miliar, kemudian Polres Buleleng sebesar Rp9,2 miliar, dan Kodim 1609/Buleleng sebesar Rp3,4 miliar. rik
