MATARAM – Bawaslu RI meluncurkan aplikasi “Jarimu Awasi Pemilu” yang diikuti seluruh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aplikasi itu untuk mendukung pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri, Selasa (14/2/2023).
“Dengan wilayah NTB yang cukup luas, mulai ujung Sape di Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa hingga Kecamatan Ampenan di Kota Mataram, tidak akan mungkin kita bisa awasi dengan optimal. Pilihan menggunakan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu akan memudahkan warga NTB untuk bisa bersama melakukan pengawasan Pemilu 2024,” sebut Hasan saat peluncuran Jarimu Awasi Pemilu Damai dan Berintegritas di Kota Mataram, Selasa (14/2/2023).
Dalam peluncuran yang diselingi dengan bincang-bincang hasil pengawasan alokasi kursi dan dapil itu, Hasan mengaku aplikasi tersebut diprogramkan bertujuan untuk mempercepat pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta amanah dari Bawaslu terkait peraturan tentang pengawasan partisipatif.
Jika ada ditemukan pelanggaran, maka bisa dilaporkan melalui aplikasi ini. Semua orang dari berbagai unsur, berbagai komunitas, bisa bertukar informasi dan diskusi terkait pemilu. Dengan demikian pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pelanggaran pemilu akan makin mudah dilakukan.
“Dengan aplikasi itu, pelanggaran seperti politik menggunakan isu SARA, kampanye hitam dan ujaran kebencian, dapat diketahui, bisa dimitigasi, dan dilakukan penanganan secara cepat. Sebab, ini terapan pusat informasi kepemiluan yang terpercaya,” tegasnya.
Jarimu Awasi Pemilu, urainya, merupakan terobosan sekaligus inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Sebab, manusia lebih banyak aktif di dunia maya dengan gawai yang dimiliki, sehingga pengawasan berbasis teknologi dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat. Aplikasi ini juga sangat efektif dan memudahkan pengawas pemilu menyampaikan pengawasan secara berjenjang di kalangan masyarakat dan pemerintah.
Hasan mengajak seluruh komunitas maupun elemen masyarakat untuk bergabung serta berkontribusi dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. “Awasi secara bersama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, agar hak pilih warga negara pada Pemilu 2024 dilindungi,” ajaknya.
Program lain dari Bawaslu, imbuhnya, adalah Posko Kawal Hak Pilih yang tersebar di 10 kabupaten/kota. “Nanti menjelang pencoblosan akan ada deklarasi pemilu berintegritas,” tandasnya. rul
