Banyak Siswa SMA/SMK Belum Terakomodir, DPRD NTB Kritik Pengurangan Kuota Jalur Domisili

WAKIL Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya. Foto: ist
WAKIL Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MATARAM – Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, menilai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)  untuk jenjang SMA dan SMK masih carut- marut. Politisi Gerindra ini mengkritik kebijakan pengenaan kuota SPMB, yang diperkecil dari 60% ke 35% untuk jalur domisili, tahun ini memicu banyak siswa terancam tidak bisa melanjutkan sekolah.

“Saya menerima banyak keluhan orangtua siswa yang hingga kini anaknya yang sudah daftar tapi enggak bisa terakomodir. Padahal lokasi rumahnya berdekatan dengan sekolah yang dituju,” seru Wirajaya, Senin (14/7/2025).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, siswa yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah SMA dan SMK ini merata jumlahnya di hampir semua kabupaten/kota di NTB. Pihak sekolah juga tidak bisa berbuat banyak untuk menerima para siswa yang sudah mendaftar tersebut. “Hingga hari ini yang harusnya siswa mulai efektif masuk sekolah hari pertama, justru masih banyak siswa yang status mereka menggantung menunggu kepastian bisa bersekolah. Ini yang kita sayangkan,” sesalnya.

Dia mendesak Dinas Dikbud NTB harus bersikap atas kondisi tersebut. Sebab, jika berdalih mengikuti ketentuan pusat, maka akan banyak siswa di NTB yang bakal putus sekolahnya. Dia mendorong ada kebijakan, minimal untuk jalur afirmasi dan prestasi itu yang diperkecil kuotanya. Jadi, siswa yang mendaftar melalui jalur domisili yang diperbanyak untuk bisa masuk sekolah seperti pola sebelumnya.

Lebih jauh disampaikan, pihaknya minta Komisi V DPRD NTB untuk bisa melakukan rapat koordinasi dengan memanggil dinas terkait. Harus ada kebijakan yang bersifat mendesak diterbitkan Pemprov untuk mengakomodir para siswa, yang rumahnya tidak jauh dari sekolah dan mendaftar menggunakan jalur domisili. Wirajaya mengkhawatirkan insiden orangtua siswa  mengamuk akan terulang kembali, lantaran belum ada kebijakan baru dikeluarkan untuk menyikapi kondisi tersebut.

“Intinya, sikap menunggu arahan dari pusat dengan menghimpun para siswa jalur domisili ke sekolah yang belum terpenuhi kuota, juga harus dipikirkan dengan cermat. Kami minta ada kebijakan yang juga menguntungkan siswa bersekolah di dekat rumahnya,” lugasnya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses