MATARAM – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Mataram, Made Slamet, menjamin partainya siap mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo, untuk memperjuangkan guru dan tenaga kesehatan (nakes) honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.
Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram diinstruksi bergerak mengawal proses dan seleksi PPPK tahun 2022 yang kini sedang didata Pemkot Mataram. “Kami juga membuka posko pengaduan bagi guru honorer dan nakes peserta seleksi PPPK yang merasa dirugikan. Jadi, terbuka, mereka melaporkan ke DPC PDI Perjuangan Kota Mataram,” ujar Made, Rabu (9/11/2022).
Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Kota Mataram itu mendaku memperoleh instruksi DPP dan Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, untuk mengawal proses dan seleksi PPPK tahun 2022 di wilayah masing-masing.
Bagi Made, kebijakan Presiden Jokowi yang diumumkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas itu, sangat mulia. Pun merupakan buah konsistensi Presiden yang sejak awal menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Karena itu, sambungnya, sangat tidak etis ketika program itu kemudian ada pihak-pihak yang menyalahgunakan di daerah. Sebagai kader partai, dia menegaskan wajib mengawal proses ini dari awal hingga akhir.
“Salah satunya dengan menyiapkan posko pengaduan, jika ada guru honorer atau nakes yang sudah lama bekerja tapi enggak diusulkan. Tentunya ini menjadi konsen partai untuk memperjuangkan nasib mereka,” seru Made.
Sebelumya, pemerintah memastikan akan memperjuangkan nasib para pegawai dengan status honorer, yakni guru dan tenaga kesehatan, agar dapat menjadi PPPK tahun 2022.
“Sebenarnya yang menjadi prioritas sesuai program Presiden, pendidikan dan kesehatan akan kami tuntaskan PPPK-nya. Tahun ini total pengangkatan 1.086.000¸ sebanyak 983 ribu di antaranya di daerah,” kata Menteri Abdullah Azwar Anas dalam siaran tertulisnya, Selasa (8/11/2022).
Mantan Bupati Banyuwangi itu berujar, pemerintah menyiapkan formasi besar dalam merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, sesuai arahan Presiden, ada formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua.
Politisi PDIP itu mengatakan, formasi khusus perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua. Maka tahun ini pemerintah membuat kebijakan untuk ASN di Papua, 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar. “Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, Papuanya kosong,” imbuhnya.
Pemerintah era Jokowi mengupayakan para guru honorer bisa diangkat sebagai ASN, karena hal itu menjadi amanat konstitusi. rul
